SEMARANG- Tim Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPMD) DPRD Jateng merasa Pemprov Jateng belum optimal dalam memanfaatkan aset. Bahkan database yang dimiliki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng, tergolong minim. Dari sekitar 9.000 daftar aset yang dimiliki, hanya sekitar 6.000 saja yang didata dengan baik.

Ketua Pansus BPMD DPRD Jateng, Samsul Bahri, mengatakan, optimalisasi aset daerah merupakan salah satu kunci jitu dalam meningkatkan pendapatan. “Tapi karena belum dikelola dengan baik, pendapatan yang berasal dari aset belum bisa maksimal,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurut dia, hasil visitasi pansus ke daerah terutama ke Unit Pelayanan  Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD), banyak menemukan permasalahan. Di Sragen ada pengelolaan aset milik daerah, inventarisasi dan dokumentasi aset yang dinilai memang belum tertib.

“Jangan sampai sejarah kehilangan aset yang besar terulang kembali, sehingga merugikan masyarakat Jateng,” ungkapnya.

Aset yang diamati pansus selama ini sangat rigit, dengan penyebaran random, serta membutuhkan energi yang lebih untuk dinilai. Aset tersebut baik yang dikuasai pihak lain secara resmi maupun tidak resmi. Bagi yang resmi, pihaknya meninjau dengan keresmiannya apakah memberi manfaat  atau tidak.

Anggota pansus, Didik Hardiana, menggarisbawahi soal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum melaporkan asetnya. Dalam beberapa kunjungan, dia menemukan SKPD yang enggan melaporkan aset  karena takut menjadi target pendapatan asli daerah (PAD).