SEMARANG- Batas akhir perekaman data E-KTP yang sedianya final pada 30 September 2016, diundur hingga Juni 2017 mendatang. Pemerintah mengaku memberi kelonggaran batas akhir waktu perekaman data KTP elektronik tersebut karena hingga saat ini tercatat sebanyak 22 juta jiwa penduduk di seluruh Indonesia belum memiliki E-KTP.

“Tercatat ada kurang lebih 22 juta jiwa penduduk di berbagai daerah Indonesia belum melakukan perekaman E-KTP,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai melakukan pantauan pelaksanaan kurban di Masjid Agung Semarang, Senin (12/9). 

Karena itu, kata dia, pemerintah memberi kelonggaran batas akhir waktu hingga pertengahan 2017 mendatang. “Saat ini, warga masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik,” ujarnya. 

Pihaknya menjelaskan, mengenai stok blanko E-KTP di pusat tidak mengalami kendala kekurangan. Ia meminta, jika ada kabupaten/kota kehabisan blanko bisa segera mengambil ke pusat.

“Memang ada prosedur pengambilan blanko E-KTP, yakni jumlahnya disesuaikan dengan jumlah warga yang sudah rekam E-KTP, bukan kebutuhan warga secara keseluruhan,” katanya.

Berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, lanjut Tjahjo, blanko E-KTP menumpuk di daerah tertentu. Hal itu disebabkan jumlah tersebut melebihi data warga yang sudah rekam E-KTP. “Jika memang kehabisan bisa ambil di Jakarta,” ujarnya.