Proyek Angkutan Aglomerasi Mandek

Terkendala Lembaga yang Mengelola

281

SEMARANG – Masyarakat harus lebih bersabar untuk menikmati angkutan terintegrasi antardaerah di Jateng. Sebab, sampai sekarang proyek angkutan aglomerasi yang seharusnya sudah beroperasi sejak 2015 lalu itu masih terkendala lembaga yang mengelolanya. Hal ini terkait dengan pengucuran subsidi dalam pengelolaannya.

Kepala Seksi Angkutan Jalan Dalam Trayek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng, Erry Derima Ryanto, mengatakan, di Jateng sebenarnya ada tiga koridor angkutan aglomerasi, yakni Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Subosukowonsraten (Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), serta Barlingmascakep (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen).

Sesuai rencana, kata dia, mestinya angkutan aglomerasi ini sudah harus beroperasi sejak 2015 lalu. Tapi realisasinya tak sesuai harapan, karena ada kendala terkait siapa yang akan memberikan subsidi.

”Sebenarnya Pak Gubernur sudah menunjuk BUMD milik pemprov, yakni PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) pada Januari 2015 silam. Tapi setelah konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT SPJT tidak bisa mengalokasikan untuk subsidi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Hal itu membuat Pemprov Jateng harus melakukan evaluasi ulang terkait dengan angkutan aglomerasi ini.  Salah satunya harus ada perda yang membahas penunjukan gubernur untuk perencanaan angkutan aglomerasi. Angin segar mulai terlihat dengan adanya  penyusunan  Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang baru. ”Nanti masih dikaji apakah harus ada unit sendiri yang menangani. Karena proyek ini jangka panjang dan berproyeksi untuk mengurangi kemacetan di Jateng,” ujarnya.

Dikatakan, proyek aglomerasi ini sebenarnya sudah direncanakan secara matang. Bahkan anggaran pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Semarang-Bawen sudah dimulai pada 2014 mencapai Rp 28 miliar, yang berasal dari APBD Jateng Perubahan 2014 dan APBD Jateng murni 2015.  Alokasi anggaran tersebut antara lain untuk pengadaan 25 unit armada bus senilai Rp 15 miliar, pembangunan halte di sejumlah titik Rp 4,6 miliar, dan biaya operasional selama satu tahun sebesar Rp 7,4 miliar.

”Untuk koridor Semarang-Bawen akan dilayani 10 bus besar dan 25 bus sedang dengan rincian 15 bus dari pemerintah pusat dan 25 bus dari Pemprov Jateng,” bebernya.

Dia menegaskan, keberadaan angkutan aglomerasi tidak bakal mematikan angkutan lain. Sebab, dalam perencanaan terdahulu sudah ada kesepakatan. Selain akan menggandeng sektor swasta dalam pengelolaannya, pengoperasinnya nanti tidak mengambil penumpang yang sudah dilayani angkutan umum.

”Angkutan aglomerasi akan mengintegrasikan kendaraan angkutan antardaerah dengan harga tiket yang murah, dan akan berhenti pada titik-titik atau halte yang ditentukan. Ini program nasional dan sebagai komitmen memaksimalkan angkutan masal,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri mendorong pemerintah daerah di Jateng untuk segera mewujudkan transportasi yang terintegrasi di Kedungsepur segera direalisasikan.

Kasubid Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Kementerian Dalam Negeri, Djatmiko Winahyu, mengatakan, jika transportasi yang terintegrasi antardaerah ini harus segera dilanjutkan, apalagi wacana tersebut sudah muncul sejak 1999, namun hingga kini belum terealiasi. Menurut dia, pihak Kemendagri mendorong agar transportasi tersebut segera diwujudkan.

”Kami melihat perjanjian kerja samanya sampai mana? Mana yang diprioritaskan dulu termasuk payung hukumnya? Sudah ada keppresnya atau belum? Dan masih banyak lagi yang harus dikawal. Intinya dari kementerian mendorong dan siap mengawal Kedungsepur,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di sebuah seminar yang diadakan di Hotel Pandanaran, kemarin.

Menurut dia, kerja sama antarpemerintah daerah harus segera diwujudkan. Selain itu, payung hukum Kedungsepur harus menjadi prioritas agar keputusan presiden untuk melakukan percepatan Kedungsepur menjadi skala prioritas nasional. ”Kalau ada Keppres, bisa dijadikan skala prioritas nasional. Anggaran pembangunannya bisa diambil dari APBN, saat ini masih dalam taraf rancangan Kementerian Agraria dan tentunya harus dipantau,” tuturnya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2007 tentang kerjasama daerah, Kemendagri berhak untuk mengawal kerja sama antardaerah. Namun realisasi Kedungsepur sendiri berasal dari kewenangan kepala daerah masing-masing. ”Perizianan tergantung kebijakan dari kepala daerah, bisa cepat atau tidak untuk kerja samanya. Tentunya harus proaktif agar bisa dilakukan percepatan,” jelasnya.

Kerja sama di bidang transportasi tersebut, lanjut dia, bisa melalui Bus Rapid Transit (BRT) ataupun kereta api (KA). Menurut dia, penyediaan layanan transportasi terpadu seperti yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) harus segera terealisasi, karena lebih cepat dan efisien. (fth/den/aro/ce1)