Warga Sitangkil Keluhkan Perumahan CB
Warga Sitangkil Keluhkan Perumahan CB

DEMAK-Langkah pemerintah memangkas berbagai perizinan dan pajak di sektor properti, dorong pemenuhan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun pemerintah tetap diminta mengawasi para pengembang agar kebijakan tersebut mampu menurunkan harga properti, bukan justru memperbesar keuntungan pengembang.

“Setiap kebijakan pemerintah tujuannya pasti baik. Namun pengalaman dan praktik dimasa lalu membuktikan bahwa rakyat seringkali kesulitan menikmati dampak positif kebijakan tersebut,” tandas Fathan Subchi, Anggota Komisi V DPR RI dalam keterangannya di Jakarta (28/8) kemarin.
Wakil rakyat asal Demak tersebut menegaskan bahwa saat ini harga properti di berbagai wilayah Indonesia terus meningkat dan semakin sulit terjangkau oleh MBR. Kenaikan harganya, bahkan jauh di atas inflasi yang menjadi benchmark kenaikan pendapatan masyarakat, khususnya pekerja swasta.

Anggota Komisi V yang membawahi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat ini mengingatkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu mencatat bahwa masih ada 17,3 persen atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali).

“Masih banyak rakyat yang berpenghasilan rendah sulit memiliki rumah. Disinilah pemerintah harus bisa memastikan bahwa aturan barunya dapat memudahkan rakyat kecil agar tidak lagi kontrak ataupun sewa rumah di sepanjang hayatnya,” katanya.

Untuk memastikan kebijakan pemerintah di sektor properti ini dapat memangkas harga rumah, Fathan meminta pemerintah menindak tegas para pengembang nakal. Pasalnya, banyak pengembang yang tidak mau menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Artinya, setiap pengembang wajib membangun rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dengan perbandingan 1:2:3.

“Selama ini UU ini seperti macan kertas yang tak bisa dilakukan. Karena itu jika pelanggaran terhadap UU ini masih terjadi, pemerintah wajib menindak tegas pengembang yang melanggar. Kami sudah terlalu lama dininabobokan oleh pengembang besar yang hanya mengejar untung,” imbuhnya.

Fathan juga meminta Bank Indonesia terus menekan tingkat suku bunga acuan sehingga bunga KPR makin terjangkau. Saat ini dengan acuan seven daya repo 5.25 persen, mestinya KPR ke konsumen bisa di bawah single digit.

Sebelumnya pada 24 Agustus lalu pemerintah telah merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke XIII yang memangkas sejumlah aturan di sektor properti. Dalam peraturan pemerintah (PP) yang akan diterbitkan, pemerintah memangkas waktu perizinan yang memungkinan pembangunan rumah bagi MBR yang semula butuh 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.

PKE ini diluncurkan untuk mendukung realisasi Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang merupakan bagian dari RPJMN 2014-2019. “Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (diq/ida)