”Sangat disayangkan jika ada SD yang kekurangan ruang belajar dan mengalami kerusakan. Masak harus belajar bergantian.”
Dr H Ngasbun Egar
Pakar Pendidikan Universitas PGRI Semarang

MASIH adanya sekolah dasar (SD) di Kota Semarang yang rusak dan kekurangan ruang kelas menjadi keprihatinan semua pihak. Kondisi tersebut paling tidak mencerminkan jika perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan masih belum maksimal. Sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal.

Pakar Pendidikan dari Universitas PGRI Semarang, Dr H Ngasbun Egar mengaku prihatin dengan adanya SD yang kekurangan ruang kelas dan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut harus segera dicarikan solusi agar pembelajaran bisa lebih efektif. ”Sangat disayangkan jika ada SD yang kekurangan ruang belajar dan mengalami kerusakan. Masak harus belajar bergantian,” ujarnya.

Keprihatinan semakin besar mengingat kondisi tersebut ada di ibu kota Jateng, yakni Semarang. Dengan belajar bergantian karena ruang terbatas jelas sangat mengganggu konsentrasi anak-anak. ”Belum lagi nanti sarana di dalam kelas kurang menunjang. Ini preseden buruk dalam dunia pendidikan,” katanya.

Sesuai amanat undang-undang, lanjut dia, rakyat harus mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, pemerintah sudah mengeluarkan aturan wajib belajar 9 tahun. Artinya, pemerintah wajib memenuhi semua aspeknya. Mulai dari sarana, prasarana, guru, pembiayaan, kurikulum, monitoring, evaluasi, dan seluruh aspek lainnya yang diperlukan.

”Ini merupakan konsekuensi yang tidak bisa ditinggalkan. Jika belum terpenuhi, berarti komitmen pemerintah dalam pendidikan masih belum kuat,” tegasnya.

Dikatakan, pendidikan merupakan kebutuhan sangat asasi dan memiliki peran sentral dalam menyiapkan mutu masa depan bangsa. Mestinya pemerintah juga berkomitmen sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas dan sarana prasarana penunjang pendidikan. ”Ini untuk masa depan bangsa dengan mempersiapkan generasi muda yang cerdas dan berkualitas,” katanya.

Karena SD Negeri merupakan kewenangan daerah, maka Pemkot Semarang harus melakukan pembenahan. Apalagi Semarang merupakan ibu kota Jateng otomatis menjadi kiblat pendidikan di kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.

”Wali kota harus turun tangan langsung agar bisa mengetahui kondisi riil di lapangan. Pendidikan merupakan instrumen terpenting untuk menciptakan SDM berkualitas,” ujarnya. (fth/aro/ce1)