Meski demikian, ia menjamin hal itu tidak terjadi di masa kini. Sebab, kata dia, saat ini akses medical representative terhadap dokter minim.

”Misalnya di RSUP dr Kariadi, sama sekali tidak memberi akses untuk menawarkan obat merek tertentu kepada dokter. Maka tidak mungkin dokter memberi rekomendasi obat merek tertentu kepada pasien,” katanya.

Namun demikian, pihaknya akan menindaklanjuti untuk menelusuri hal tersebut. Jika memang terjadi, hal itu sangat mencoreng profesi dokter. Oknum dokter yang terbukti melakukan pelanggaran, baik disiplin maupun profesi bakal dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

”Sanksinya mulai peringatan tertulis, diperintahkan untuk sekolah lagi, atau mengikuti pendidikan kedokteran, hingga dicabut izin praktiknya. Sanksinya sangat berat,” tegasnya.

Soal tudingan keterlibatan monopoli distribusi obat, Elang juga membantah. Menurut dia, ada banyak pihak yang seharusnya mengetahui hal itu. Siapa yang menciptakan market? Misalnya, bidang farmasi. ”Mereka lebih tahu hal itu. Kalau dokter malah tidak tahu. Bukan saya membela dokter, kalau memang ada informasi soal itu, silakan beritahu kami, mari ungkap bersama-sama. Sekarang sudah tidak zamannya ditutup-tutupi. Ini juga menjadi bagian koreksi,” katanya.

Elang menilai, jika dokter menyebut merek obat tertentu karena memang sudah diakui kualitasnya, menurutnya, hal itu sebaiknya tidak kemudian diartikan sebagai monopoli.

”Misalnya njenengan butuh printer agar kerja nyaman, terus tanya ke teman ada yang menyebut nama merek printer tertentu, apakah termasuk monopoli? Begitu pun dokter, misalnya menyebut (merek obat) ini, apakah monopoli? Siapa yang menciptakan market? Dokter tidak tahu,” tandasnya.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono mengatakan, dilihat dari sudut pandang konsumen, idealnya dokter tidak memberikan rekomendasi merek obat tertentu kepada pasien.

”Kewenangan dokter adalah memberikan diagnosa. Pasien panas dibutuhkan paracetamol 250-500 mg misalnya, tanpa menyebut merek tertentu. Kemudian pasien membawa resep dokter ke apoteker. Apoteker ini hukumnya wajib ada. Apoteker ini harus menjelaskan paracetamol beberapa merek serta harganya. Pasien ada kebebasan dan bisa memilih sendiri merek A, B, C, sesuai dengan kemampuan,” terangnya.