dr Elang Sumambar, Ketua IDI Kota Semarang (ISTIMEWA)
dr Elang Sumambar, Ketua IDI Kota Semarang (ISTIMEWA)

dr Elang Sumambar, Ketua IDI Kota Semarang (ISTIMEWA)
dr Elang Sumambar, Ketua IDI Kota Semarang (ISTIMEWA)

”Itu perlu diklarifikasi, fee marketing yang seperti apa? Dokter yang mana? Datanya harus jelas, agar tidak menjadi fitnah. (Di Semarang) tidak ada itu.”

SEMARANG – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang menilai, mencuatnya informasi adanya praktik monopoli obat yang melibatkan para dokter dan mendapat fee marketing 30 persen yang diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perlu diklarifikasi. KPPU diminta menjelaskan data secara jelas. IDI Kota Semarang dengan tegas membantah adanya praktik monopoli obat sebagaimana tudingan tersebut.

”Itu perlu diklarifikasi, fee marketing yang seperti apa? Dokter yang mana? Datanya harus jelas, agar tidak menjadi fitnah. (Di Semarang) tidak ada itu,” tegas Ketua IDI Kota Semarang, dr Elang Sumambar kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (19/8).

Ditegaskan Elang, dokter memiliki tanggung jawab yang besar. Termasuk memiliki batas etik dan disiplin. Jika terbukti melakukan kesalahan, sanksinya sangat berat.

”Kalau ada (dokter) yang seperti itu (melakukan monopoli obat dan menerima fee marketing 30 persen), mungkin oknum. Jelas itu tidak bisa dibenarkan. Jika memang datanya jelas, ayo buka sama-sama. Kami justru siap melakukan penindakan tegas,” tandasnya.

Menurutnya, informasi ini perlu ditelusuri dan didalami lebih cermat. Agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan negatif. Saat ini, lanjut dia, telah ada regulasi dan pengawasan yang mengatur hal tersebut. Berbeda dengan zaman dulu yang rentan terjadi praktik nakal seperti itu, yakni adanya kesepakatan khusus antara dokter tertentu dengan perusahaan obat melalui peran marketing atau medical representative.