Pasca Tabrakan KA-Innova di Mranggen, Masinis KA Maharani Diperiksa

806
HALANGI PANDANGAN: Pos penjaga perlintasan rel KA di Desa Brumbung, Mranggen ini dibangun swadaya warga, bukan oleh PT Kereta Api Indonesia. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
HALANGI PANDANGAN: Pos penjaga perlintasan rel KA di Desa Brumbung, Mranggen ini dibangun swadaya warga, bukan oleh PT Kereta Api Indonesia. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
HALANGI PANDANGAN: Pos penjaga perlintasan rel KA di Desa Brumbung, Mranggen ini dibangun swadaya warga, bukan oleh PT Kereta Api Indonesia. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
HALANGI PANDANGAN: Pos penjaga perlintasan rel KA di Desa Brumbung, Mranggen ini dibangun swadaya warga, bukan oleh PT Kereta Api Indonesia. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Polres Demak kemarin (12/8) memanggil masinis kereta api (KA) Maharani untuk dimintai keterangan terkait tragedi yang menimpa mobil Kijang New Innova nopol H 8985 YW dan menewaskan Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng, Achmad Zaid pada Kamis (11/8) siang lalu.

Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo mengungkapkan, pihaknya terus melakukan penyelidikan atas kasus yang terjadi di lintasan rel ganda (double track) tanpa palang pintu di wilayah Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen tersebut.

”Kita dalam proses lidik serta minta keterangan dari masinis. Bagaimana kejadian yang sebenarnya. Apakah saat itu masinis sudah membunyikan (klakson, Red) kereta atau belum sehingga menabrak mobil yang melintas di depannya dan sebagainya,” ujar kapolres kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Selain itu, kata kapolres, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Demak HM Natsir dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tentang penanganan penyeberangan tanpa palang pintu tersebut. Sebetulnya, menurut kapolres, selama ini di lintasan rel ganda Desa Brumbung tersebut ada warga yang menjadi relawan yang bertugas mengatur penyeberangan kendaraan yang lewat. Hanya saja, saat kejadian mereka sedang istirahat di rumah, sehingga tidak berada di tempat.

”Kita usulkan ke bupati agar ada anggaran khusus bagi warga yang rela menjaga rel tersebut. Istilahnya mereka dapat honor dengan besaran sesuai upah minimum kabupaten (UMK),” katanya.