UNTUNG PURWADI (K. ANAM SYAHMADANI/RATEG)
UNTUNG PURWADI (K. ANAM SYAHMADANI/RATEG)
 UNTUNG PURWADI (K. ANAM SYAHMADANI/RATEG)

UNTUNG PURWADI (K. ANAM SYAHMADANI/RATEG)

TEGAL-Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tegal dinilai kurang cermat dalam penganggaran belanja pegawai. Sebab, realisasi anggaran pada belanja pegawai yakni dari rencana anggaran sebesar Rp183.667.326.000, hanya terealisasi Rp161.870.720.341 atau sekitar 88,13 persen. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Untung Purwadi, Kamis (11/8).

Untung menjelaskan, kondisi tersebut menimbulkan dana tidak terpakai yang cukup besar mencapai Rp21.796.605.659. Padahal, data kepegawaian sudah valid. Sehingga, semestinya angka toleransi kelebihan yang ditoleransi adalah 2,5 persen dapat menjadi acuan dan dipatuhi. “Kami meminta agar Disdik dapat lebih cermat dalam merencanakan dan menghitung belanja pegawai atau PNS,” katanya.

Selain itu, dalam pengelolan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), Untung mengharapkan Disdik membentuk Tim Manajemen Pelaksanaan BOS di tingkat kota dan mewajibkan sekolah-sekolah penerima BOS untuk membuat laporan penggunaan dana BOS ke Disdik.

Menurut Untung, dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2015 pada Sekretariat Daerah juga ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain karangan bunga untuk ucapan selamat bahagia atau bela sungkawa, bingkisan kepada tamu, dan lain-lain.

“Kami merekomendasikan agar Bagian Umum di Setda Kota Tegal tidak mengulangi lagi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. Ditambahkan olehnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga disarankan agar lebih cermat dalam mengendalikan perencanaan dan realisasi anggaran untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal itu agar penyerapan anggaran bisa tinggi dengan memperhatikan kaidah efisien efektif, sehingga angka Silpa tidak terlalu besar yang mengakibatkan hilangnya kesempatan penganggaran untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. (nam/ap)