6 Kepala SKPD Datangi Kejaksaan

438

Hal senada juga disampaikan Kapolres Tegal AKBP Adi Vivid Bachtiar, melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tegal, Iptu Sodikin, saat menghadiri Rakor POK tersebut. Dia membeberkan, selama ini, baru ada dua Kepala SKPD yang kerap konsultasi dengan Polres Tegal. Keduanya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Tanbunhut).

“Kami tidak akan mencari kesalahan. Kami hanya melayani konsultasi, menjadi pelindung, dan pengayom. Maka dari itu, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi dengan kami,” ujarnya.

Sementara, Bupati Tegal Enthus Susmono, mengemukakan, diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Jika ada kesalahan administrasi, maka harus dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemda. Itu dijamin oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah.

Jika ada indikasi kesalahan administrasi keuangan negara, maka akan ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Untuk memperbaiki kesalahan itu, lanjut Bupati, BPK akan memberikan tenggang waktu selama 60 hari. Selama itu pula, aparat penegak hukum (APH) dilarang intervensi.

“Tapi jika selama 60 hari tidak ada perbaikan, terpaksa ditangani oleh APH,” tandasnya. (yer/ap)