full-day-schoolSEMARANG – Wacana sistem belajar Full Day School atau sehari penuh yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mendapat banyak kritikan. Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Tukiman Taruno menilai, Full Day School tidak bisa diterapkan begitu saja. Apalagi jika langsung dimasalkan.

Menurutnya, pemerintah harus bisa memetakan, mana sekolah-sekolah yang siap mengimplentasikan sistem belajar tersebut. Tapi, jika ada sekolah yang tidak mau menerapkan karena ada pertimbangan tertentu, tidak perlu dipaksa. ”Sebaiknya model sekolah rintisan dahulu,” ucapnya ketika dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (9/8).

Jika ada sekolah yang mau jadi rintisan lanjutnya, semua orang tua siswa juga harus diajak diskusi. Sebab, banyak permasalahan baru yang timbul dalam sistem Full Day School. Terutama terkait ritme dan mekanisme orang tua dalam menjemput anak mereka.

Begitu juga dengan makan siang. Jika anak harus di sekolah sampai sore, bagaimana makan siangnya. Apakah disediakan oleh sekolah, atau diimbau untuk membawa bekal dari rumah. ”Kalau memang disediakan sekolah, dananya dari mana? Apakah iuran, atau seperti apa?” tuturnya.

Poin-poin teknis itu seharusnya menjadi perhatian agar tidak menimbulkan problem dalam program baru. Jangan sampai, Full Day School ini justru membuat resah orang tua siswa, atau bahkan menggelar demo. ”Pemerintah daerah pun harus menyiapkan Perda untuk mengatur regulasi, sistem, hingga infrastruktur,” bebernya.

Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng, Muh Zen Adv, dengan tegas menolak penerapan Full Day School karena dinilai membahayakan dunia pendidikan. Menurutnya, sistem pembelajaran ini memengaruhi psikologis dan faktor sosial siswa. Buktinya, sistem belajar lima hari yang diimplementasikan di beberapa sekolah di Jateng, dinilai kurang efektif.

”Dari hasil evaluasi program lima hari sekolah, 80 persen materi sekolah tidak bisa diserap efektif setelah pukul 13.00,” ucap pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jateng ini.

Selain itu, penerapan Full Day School bisa mematikan pendidikan keagamaan sore seperti tempat pendidikan Alquran. Dia pun mendorong agar Mendikbud fokus pada peningkatan kualitas guru. Sebab, saat ini masih ada sekitar 40 persen guru yang belum menyelesaikan pendidikan S1. ”Penyebaran guru PNS juga masih bermasalah,” ujarnya.

Mengkaji Ulang
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Laser Narindro, mengatakan, jika pihak kementerian maupun dinas terkait harus melakukan pengkajian ulang sebelum menerapkan program ini. Pasalnya, Full Day School mengharuskan siswa didik untuk belajar di sekolah dari pukul 07.00 hingga 15.00.

”Kalau memang sudah digedok, ya harus dilaksanakan. Tapi, Dinas Pendidikan Kota Semarang, tidak boleh langsung menerapkan. Harus ada kajian, apakah cocok di Semarang atau tidak,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (9/8) siang.
Kebijakan bisa dilakukan apakah Full Day School cocok, ataukah sesuai dengan kebutuhan siswa di Semarang. Jika memang cocok dan memiliki dampak positif, pihak DPRD sendiri akan memberikan dukungan demi kemajuan pendidikan. ”Kajiannya bisa dari kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan lainnya,” ungkapnya.

Jika memang hasil kajian berdampak positif, pihaknya meminta agar dalam sehari pembelajaran siswa tidak hanya dijejali dengan konten bidang akademik saja. Konten yang monoton, akan membuat siswa merasa bosan dan tertekan. ”Harus ada sisi lainnya selain akademik, misalnya dari sisi sosial, permainan edukasi yang bisa menambah ilmu. Jangan hanya belajar terus,” bebernya. (amh/den/aro/ce1)