Jangan Sembarangan Beri Izin Reklamasi

530

SEMARANG – Reklamasi pantai dan tambak yang semakin menggila mendapat sorotan anggota DPRD Kota Semarang. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono meminta agar pemerintah tidak memberi izin sembarangan terkait proyek reklamasi di sekitar pesisir pantai. Hal itu mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti abrasi, rob hingga potensi banjir.

Menurut dia, acuan utama dalam pembangunan di wilayah pesisir adalah kesesuaian dengan tata ruang Kota Semarang, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, jika ditemukan adanya developer nakal, maka harus diberikan sanksi tegas.

”Tidak boleh sembarangan memberikan izin penggunaan lahan pesisir. Penggunaan lahan selain sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), juga harus mengacu peraturan perundangan tentang lingkungan hidup UU Nomor 32 Tahun 2009,” kata Suharsono kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dikatakannya, Kota Semarang memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang, sehingga potensi ini menjadi keunggulan Kota Atlas. Ia setuju, pengembangan wilayah sebagai parameter kemajuan kota. Namun tentu harus mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Artinya, pembangunan saat ini menjadi dasar pembangunan tahun berikutnya sampai mampu dilanjutkan anak cucu.

”Syaratnya pasti pembangunannya harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang selalu memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujarnya.