SEMARANG – Berdasarkan draf Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Perampingan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diajukan Pemprov Jateng ke DPRD, ada pembengkakan jumlah dinas. Dari 19 dinas, akan diurai menjadi 21. Muncul dinas gabungan dari beberapa badan, ada juga yang dipisah menjadi dinas baru.
 
Pemisahan dinas terjadi di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo). Rencananya, Dinas Perhubungan akan berdiri sendiri. Berpisah dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, ada juga beberapa dinas yang dibongkar-pasang saja. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kependekan dinas itu menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
 
Ada dinas yang merupakan gabungan dari beberapa badan. Dinas ini mencakup banyak sektor kerja. Yakni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Administrasi Kependudukan. Selain mengutak-atik formasi kerja dinas, ada juga dinas yang berubah menjadi badan. Yakni, dari Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPAD), menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPAD).
 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perampingan SOTK, Sriyanto Saputro menjelaskan, formula tersebut masih belum fix. Masih ada kemungkinan berubah komposisinya. Dalam waktu dekat ini, pansus akan menggelar kajian yang melibatkan pihak akademisi.
 
Dalam pengkajian tersebut, masing-masing dinas akan didalami satu per satu. Jika sekiranya memang sudah tepat, dan ada argumen yang kuat, maka akan disetujui. Tapi, jika dirasa masih ada tumpang tindih, akan dilakukan perombakan kembali.