Diakui Ita, selama ini penanganan PGOT dan anjal kurang optimal. Belum lama ini pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinsospora, Satpol PP, DPKAD, dan Inspektorat, membahas tempat penampungan. ”Saya minta Dinsospora dan Satpol PP susun program optimalkan program dari PGOT, tidak sekadar ngasih tempat tapi juga pelatihan,” tandasnya. 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, tidak sependapat jika batalnya pembangunan panti sosial terpadu tersebut lantaran biaya pengurukan lebih besar dibanding pembangunan fisik.

”Sebenarnya soal urukan itu masalah teknis. Misalnya Rp 4 miliar untuk urukan, kemudian bangunan Rp 2 miliar, itu kan ya tidak semuanya dibangun, paling dari separo lahan saja. Jadi, kalau alasan biaya (urukan) lebih mahal, saya rasa tidak pas,” ujarnya.

Menurut politisi Fraksi Golkar ini, penanganan anjal dan PGOT harus dilakukan secara serius. Bahkan selama ini dewan meminta agar Dinsospora segera mempercepat implementasi Perda tentang Penanganan Anjal-Gepeng di Kota Semarang. ”Tapi sampai sekarang perwalnya (peraturan wali kota) belum jadi. Kalau belum ada perwal ya belum bisa bertindak secara efektif,” katanya. 

Tempat penampungan juga menjadi salah satu faktor agar penanganan efektif. Jika memang di kawasan Rowosari dirasa tidak memungkinkan, dewan telah mengusulkan alternatif lain pembangunan di kawasan Mijen. ”Kalau memang belum ada tempat ya bisa sewa dulu. Saya minta Dinsospora lebih serius lagi menangani anjal dan gepeng,” harapnya. 

Alasan minimnya anggaran, menurut Anang, juga tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, selama ini dewan tidak pernah mempersoalkan besaran anggaran. ”Kalau usulan anggaran dan program jelas, kita tidak masalah. Karena penanganan anjal ini juga berdampak terhadap pengentasan kemiskinan,” tegasnya. (zal/aro/ce1)