RENCANA pembangunan panti sosial terpadu di kawasan Rowosari, Kecamatan Tembalang, batal. Salah satu alasannya, anggaran pengurukan lahan jauh lebih besar dibanding biaya pembangunan fisik.

”Tidak jadi dibangun, karena anggaran Kementerian Sosial tidak jadi turun. Apalagi biaya pembangunannya juga tidak sebanding. Anggaran Kementerian Rp 2,4 miliar, sementara biaya pengurukan lahannya Rp 6,5 miliar. Ya, mending bangun sendiri, malah nggenah,” terang Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin (3/8).

Padahal, penanganan untuk mengentaskan PGOT maupun anak jalanan (anjal) yang dilakukan pemkot melalui Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Dinsospora) maupun Satpol PP selama ini belum efektif. Mereka yang terjaring razia akhirnya kembali turun ke jalan. Karena panti sosial yang dimiliki pemkot sendiri tidak cukup menampung. Panti Among Jiwo hanya berkapasitas 80 sampai 100 orang saja. Itu pun penghuninya didominasi orang yang memiliki gangguan jiwa. Sementara ini mereka yang terjaring razia dicampurkan dengan mereka yang mengidap gangguan jiwa. 

Lantaran tidak jadi membangun tempat rehabilitasi terpadu di kawasan Rowosari, pemkot memiliki alternatif untuk memanfaatkan kembali bangunan Among Jiwo lama. Sembari menunggu ganti lahan baru, mengingat lahan Among Jiwo lama terkena dampak pembangunan tol Semarang-Batang. ”Memang lahannya terkena proyek tol, tapi selama ini belum ada pembicaraan mengenai lahan pengganti. Jadi, apa salahnya kita manfaatkan dulu bangunan lama itu, selama tidak melakukan pengembangan,” kata Ita, sapaan akrab Hevearita.

Selain memanfaatkan bangunan lama, pemkot juga berencana memanfaatkan panti wreda yang lokasinya tidak jauh dari Among Jiwo. ”Kalau yang panti wreda ini luasannya 4.000 meter persegi, jadi lebih luas dibanding bangunan Among Jiwo yang hanya 1.000 meter persegi. Nanti yang panti wreda ini khusus untuk menampung PGOT,” ujarnya.