2018, Tol Semarang-Demak Ditarget Selesai

367

SEMARANG – DPRD Jateng meminta pemprov secepat mungkin dalam melakukan pembebasan lahan pembangunan tol Semarang-Demak. Dewan meminta harga lahan bisa di atas harga pasaran agar pembebasan cepat selesai dan tak ada pihak ketiga yang bermain.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Abdul Aziz, mengaku sudah mendengar rencana pembebasan lahan tol Semarang-Demak. Tol sepanjang kurang lebih 25 Km ini rencananya bakal dijadikan sebagai alternatif mengurai kemacetan jalur Pantura Semarang-Demak dan merupakan proyek mangkrak.

”Harus ada komitmen, karena targetnya sudah rampung 2018,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Rencananya, pembangunan tol Semarang-Demak bakal membutuhkan lahan seluas 1.897.000 m2 dengan dua seksi. Seksi I di Kecamatan Genuk, yakni Kelurahan Terboyo Wetan, Terboyo Kulon dan Trimulyo. Sedangkan seksi II di Kecamatan Sayung, yakni Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Sidogemah, Sayung, Loireng dan Tambakroto; Kecamatan Karangtengah meliputi Desa Batu, Wonokerto, Kedunguter, Dukun, Karangsari, Pulosari, dan Grogol; Kecamatan Wonosalam meliputi Desa Karangrejo, Wonosalam, dan Kendaldoyong, serta Kecamatan Demak meliputi Kelurahan Kadilangu.

”Selama ini, persoalan pembangunan di Jateng karena masalah pembebasan lahan. Pemprov harus bisa belajar dan melakukan pendekatan kekeluargaan agar semua bisa tepat waktu,” tegasnya.

Dewan meminta Pemprov Jateng dan tim pembebasan lahan bisa bergerak cepat. Karena tol Semarang-Demak merupakan proyek yang sudah lama mangkrak. Pembebasan lahan harus secepatnya, dan harus sesuai dengan prosedur yang ada.

”Pemilik lahan harus dikumpulkan dan diberikan kesadaran, karena ini proyek untuk kepentingan bersama. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kesempatan dalam pebebasan lahannya,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl.

Pembangunan tol Semarang-Demak bakal melewati 32 bidang tanah bengkok. Untuk masalah tanah bengkok, pihaknya mendesak presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) ataupun Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang atau Perpu. ”Harus ada kebijakan dari pusat agar ketika ada tanah bengkok tidak menghambat proses pembangunan jalan tol di Jateng,” ujarnya. (fth/aro/ce1)