KRAPYAK – Anggota Komisi B pada DPRD Kota Semarang, Windu Suko Basuki (WS Basuki) resmi mencabut gugatan terhadap Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Namun ternyata masalah tersebut tak selesai begitu saja. Sebab WS Basuki telah melayangkan gugatan baru untuk melawan partai bentukan Surya Paloh itu.

Perlawanan mantan prajurit TNI tersebut ditujukan kepada partai yang menjadikannya wakil rakyat itu mulai tingkat kota, pengurus provinsi hingga DPP. Gugatan tersebut buntut dari dikeluarkannya surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya.

”Benar Mas, gugatan kami cabut dan ajukan gugatan baru. Ada beberapa poin yang kami ubah, yang jelas beberapa poin yang kami anggap penting belum dimasukkan, kami masukkan dalam gugatan baru ini, dimana semua saling dikaitkan,” kata kuasa hukum WB Basuki, Muharsoko Wirono saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (28/7).

Muharsoko menjelaskan, beberapa poin tersebut juga dilengkapi gugatan materil akibat adanya pemecatan padahal kliennya sudah susah payah berjuang menjadi anggota DPRD. Selain itu gugatan imateriil, akibat adanya pemecatan kredibilitasnya menurun, dengan total gugatan Rp 65.050.000.000. ”Imateriil kami menggugat secara angka sebesar Rp 55 miliar, yang terdiri dari Rp 30 miliar untuk diri penggugat, sedangkan untuk istri dan anak penggugat Rp 25 miliar. Sementara untuk gugatan materil sebesar Rp 1.050.000.000,” sebut Muharsoko.

Terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Dandan Febri Hardiana menyatakan, tetap menghargai dan mengapresiasi langkah yang dilakukan WS Basuki, tetapi ia menegaskan, Partai Nasdem tetap bersikap hati-hati terhadap langkah tersebut. ”Mungkin dicabutnya gugatan itu, bagian dari strategi yang bersangkutan untuk langkah berikutnya, memperlambat proses PAW di DPRD,” kata Dandan yang juga Ketua DPD ormas Garda Pemuda (GP) Nasdem Jateng ini.

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Nasdem Jateng, Ronny Renaldy Tutuarima menyatakan jika pihaknya masih wait and see perkembangan adanya pencabutan gugatan tersebut. ”Kami masih menunggu dan melihat dulu, karena salinan putusan belum kami terima adanya pencabutan itu,” kata Ronny kepada koran ini.

Adapun isi ringkas gugatan tersebut, tertuang dalam pettitum, di mana WS Basuki menilai ketiga tergugat (DPD, DPW dan DPP) melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem. Dalam pelaksanaannya, tergugat III yang mengusulkan pemberhentian dan tergugat III merekomendasikan sebagai anggota adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga WBS, meminta agar SK DPP Partai Nasdem nomor 011 tahun 2016 tertanggal 30 April 2016 tentang pemberhentian sebagai anggota Nasdem dan PAW terhadapnya, yang diterbitkan DPP adalah batal dan tidak sah. (jks/zal/ce1)