UNGARAN – Pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tertentu di Alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur, semakin meresahkan warga. Pasalnya, banyak masyarakat yang keberatan dengan adanya pungutan tersebut.

Seperti yang diungkapkan warga Kalirejo Andreas Wijanarko, 37, meski berdekatan dengan lokasi Alun-alun Kalirejo, ia kerap diminta iuran masuk oleh beberapa orang. Padahal, tempat tersebut merupakan ruang publik yang seharusnya tidak dikomersilkan.

Ia mengaku jengkel kepada sejumlah orang yang menarik iuran masuk pengunjung Alun-alun. “Kalau masuk mengendarai sepeda motor kena Rp 2000. Parkir juga kena Rp 2000. Emange Alun-alun e mbahe? (Memangnya alun-alun milik neneknya?),” kata Andreas, Rabu (27/7).

Dia sering mengunjungi alun-alun, jelang sore hari. Biasanya, bersama putrinya yang masih balita, sekadar jajan. Ia pernah menanyakan soal keresmian tarif masuk di alun-alun yang lebih dikenal sebutan Asjo. Namun dijawab dengan ketus. “Kencing bayar Rp 2000 saja tidak protes. Kalau tidak mau bayar, jalan kaki saja,” katanya menirukan ucapan seorang pria yang memungut uang masuk di Asjo. Senada dengan Andreas, pengunjung alun-alun, Kuswanto berharap pihak Satpol PP Kabupaten Semarang secara tegas menindak praktik pungutan liar tersebut.

Tindakan tersebut merupakan pungli, sebab tidak ada karcis masuk sebagai tanda bukti pembayaran. “Saya rasa, pengunjung tidak akan berani menantang para preman itu dan lebih mengalah bayar Rp 2000. Bisa dikatakan, Ungaran sudah kehilangan ruang publiknya,” kata Kuswanto.

Pantauan di lokasi, dua pria berdiri sejajar di pintu masuk Alun-alun Bung Karno, Ungaran. Mereka tak berseragam dan mengenakan rompi hijau melakukan penarikan biaya masuk alun-alun tersebut.

Tiap pengendara yang masuk, ditarik Rp 1000 per kendaraan dan diberi secarik kertas retribusi parkir atas nama Karang Taruna Kalirejo, Dusun Kalipasir RW 01, Ungaran Timur. Dalam kertas itu ditulis pernyataan pihak pemungut retribusi tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan atau barang yang ada di dalam kendaraan saat parkir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang, Muh Risun mengatakan penarikan tarif masuk di alun-alun tak diperkenankan, karena berkaitan dengan ruang publik warga Kabupaten Semarang.“Kalau retribusi parkir tidak masalah, itu nanti kewenangan pada pihak Dishubkomimfo Kabupaten Semarang, sesuai perda yang berlaku,” ujarnya. Risun mengatakan, bilamana pengunjung ditarik retrisbusi parkir secara ganda, tidak sesuai aturan.“Kami akan mengecek soal adanya laporan penarikan karcis masuk saja. Itu tidak diperkenankan,” tegasnya. (ewb/zal)