Iklan-Artikel

Oleh: Agung Budi Margono, ST. MT*

Gelar Pilkada Serentak secara nasional tahun 2015 telah usai, yang kemudian di Jawa Tengah diikuti pelantikan Walikota/Bupati terpilih oleh Gubernur serentak pada 17 Februri 2016 di Simpanglima. Dengan berbagai catatan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada, tentu kita berharap kualitas penyelenggaraan pilkada berikutnya akan lebih baik. Sehingga dinamika politik pasca kontestasi pilkada bisa juga “move on”dengan membangun kebersamaan antar elit politik (DPRD dan Kepala daerah) untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Karena tugas utama selanjutnya Walikota/Bupati terpilih setelah dilantik adalah menyusun perda RPJMD 2016 – 2021 yang kemudian ditetapkan DPRD paling lambat 6 bulan sejak dilantik, merujuk pasal 266 UU nomor 23 tahun 2014.

UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD dalam penyusunannya juga menyesuaikan dengan RPJPD dan RTRW Kab/Kota serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
RPJMD Kota Semarang

Penyusunan RPJMD Kota Semarang 2016 – 2021 memiliki peran amat penting dan strategis. Karena sebagai Rencana Jangka Menengah tahap ke 3 (tiga) dari tahapan dua puluh tahunan RPJPD 2005 – 2025 dimana periode ini dalam RPJPD disebut sebagai tahapan penguatan. Dengan demikian tahapan RPJMD juga sebagai tahapan penentuan apakah pemerintahan ke depan pada track yang benar dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan kota semarang 10 tahun sisa RPJPD yaitu tahun 2016 sampai tahun 2025. (Ismail Amir, Fitra 2016)

Partisipasi Pembangunan
Naskah Raperda RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021 telah disampaikan Walikota Semarang pada Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang 15 Juli 2016, yang kemudian penetapannya rencananya dilaksanakan 10 Agustus 2016. Dengan waktu pembahasan DPRD yang sangat terbatas, sesuai dengan permendagri 54/2010 harus mengacu pada 4 pendekatan penyusunan RPJMD yaitu teknokratik, partisipatif, politik, top down dan bottom up. Penekanan pada aspek partisipatif menjadi penting, karena diharapkan “kehadiran” dokumen RPJMD ini akan dirasa menjadi milik bersama masyarakat Kota Semarang. RoadShow DPRD Kota Semarang di awal pekan lalu ke Tokoh Agama, Kelompok Pakar, Insan Pers, serta Lembaga Lainnya menjadi bagian dari model partisipatif itu. Termasuk Pansus RPJMD Kota Semarang yang insyaAllah menjadwalkan Publik Hearing dengan Steakholder di Kota Semarang.

Ada beberapa catatan menarik yang menjadi masukan dalam pembahasan Raperda RPJMD Kota semarang 2016 – 2021. Pertama, kesinambungan antara visi RPJPD 2005 – 2025 dengan RPJMD 2016 – 2021. Disebutkan dalam Visi RPJPD Kota Semarang 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya” dan Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2016 – 2021 adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Visi masyarakat kota semarang yang Religius dengan meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Visi RPJMDKota Semarang 2016 – 2025. Terlebih lagi alasan historis dari pendiri kota semarang, Ki Ageng Pandanaran adalah pemuka agama (wali) yang harus dihormati dan cita-citanya menjadi landasan/modal pembangunan selanjutnya.

Kedua, SILPA yang terus meningkat. Perhitungan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SILPA) tahun 2015 sebesar 1,402 T lebih (31,4 % dari dana tersedia) harus menjadi catatan strategis pemerintah Kota Semarang. Karena menurut penelitian Lembaga Kajian Publik FITRA, silpa tahun berjalan yang dimaksud sebagian kecil saja yang bersumber dari efisiensi anggaran, sebagian besar lebih disebabkan karena perencanaan yang belum akurat atau kinerja aparatur yang menurun.

Ketiga, Skala Prioritas. Dalam Naskah Raperda RPJMD Kota Semarang 2016 – 2021 disebutkan 10 Isu Strategis Pembangunan yaitu : Kesejahteraan sosial masyarakat; Pelayanan pendidikan; Pelayanan kesehatan; Kemiskinan dan pengangguran; Tatakelola dan reformasi birokrasi; Pelayanan publik. Kemudian Penanganan rob dan banjir; Infrastruktur berkelanjutan; Tata ruang dan kualitas lingkungan hidup serta Ekonomi dan daya saing daerah.

Melihat urutan skala prioritas yang disusun oleh pemerintah kota semarang diatas patut untuk dikritisi, terutama pada bobot persoalan kekinian yang saat ini dihadapi.Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan urutan isu strategis adalah kesinambungan RPJPD 2005 – 2025, RPJMN, Nawa Cita, RPJMD Provinsi dan program kampanye kepala daerah terpilih yang kemudian diselaraskan dengan cita-cita dan harapan masyarakat.

Keempat, Persoalan Banjir dan Rob. Dalam 10 Isu Strategis Pembangunan pada Raperda RPJMD Kota Semarang 2016 – 2021 disebutkan penanggulangan banjir dan rob menempati urutan ke – 7 dari 10 Isu Strategis. Penetapan Darurat Bencana Rob di Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu seharusnya menjadi perhatian penting agar penanggulangan rob dan banjir menempati posisi puncak dalam daftar isu strategis RPJMD. Karena akan berimplikasi pada strategi, rencana program serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif rancangan Renstra SKPD. Sehingga ada upaya untuk mencapai target pengurangan pada indikator luasan, tinggi dan lama genangan banjir dan rob.

Kelima, Pembangunan Manusia. Kesiapan pembangunan manusia yang berkualitas (pendidikan dan pelayanan publik) akan mampu mengatasi permasalahan pada 10 isu strategis RPJMD 2016 – 2021. 4 metode pendidikan karakter meliputi pendidikan bela negara, agama, budaya dan cinta lingkungan yang baru saja dicanangkan di kota Bandung bisa menjadi inspirasi terhadap nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang belum secara eksplisit tertuang dalam strategi dan arah kebijakan RPJMD 2016 – 2021.

“Failing to plan is planning to fail” (gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan), Alan Lakein. Harapannya, RPJMD Kota Semarang 2016 – 2021 harus mampu menjawab permasalahan saat ini dan masa datang sekaligus menjadi dokumen “milik bersama” dalam arti warga kota semarang memiliki andil yang sangat besar agar harapan dan aspirasinya terakomodir melalui wakil-wakilnya di DPRD. Semoga cita-cita DPRD Kota Semarang mewujudkan Parlemen Modern, Parlemen yang Aspiratif dan Terbuka dapat tercapai melalui penyusunan RPJMD Kota Semarang 2016 – 2021. (*)