RAPAT KOORDINASI : Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Pekalongan, saat melakukan rapat koordinasi membahas penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan, di ruang rapat kerja Bupati, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
RAPAT KOORDINASI : Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Pekalongan, saat melakukan rapat koordinasi membahas penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan, di ruang rapat kerja Bupati, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
SINERGITAS : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti berfoto bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Ahelya Abustam, dan Ketua Tim TP4D Kabupaten Pekalongan, usai melakukan rapat koordinasi TP4D di ruang rapat kerja Bupati, kemarin. ((Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
SINERGITAS : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti berfoto bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Ahelya Abustam, dan Ketua Tim TP4D Kabupaten Pekalongan, usai melakukan rapat koordinasi TP4D di ruang rapat kerja Bupati, kemarin. ((Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

KAJEN – Menindaklanjuti instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Rabu (27/7), melakukan rapat koordinasi TP4D dengan Pemkab Pekalongan, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Terutama terkait rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa dinas yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Serta memberikan solusi percepatan penyerapan anggaran guna pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun rapat koordinasi TP4D dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Ketua Tim TP4D, Kapolres Pekalongan, Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati, Sekda Pekalongan, dan Inspektorat, Kasat Reskrim Polres Pekalongan, Kabag Pemerintahan, Kepala Bappeda, dan Kepala DPPKAD.

Dalam rapat tersebut juga hadir perwakilan beberapa dinas yang penyerapan anggarannya minim. Yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Mineral.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Ahelya Abustam, mengungkapkan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Mineral, bukan karena adanya pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan Kejari Kabupaten Pekalongan, terhadap dinas tersebut. Namun lebih disebabkan adanya hal teknis yang belum mereka lakukan, yakni tidak adanya pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) yang meninggal.