BUTUH SOLUSI: Anggota DPD RI Bambang Sadono (kedua dari kanan) menjawab pertanyaan peserta dalam Diskusi Publik ”Mencari Solusi atas Permasalahan Koperasi di Jawa Tengah” di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BUTUH SOLUSI: Anggota DPD RI Bambang Sadono (kedua dari kanan) menjawab pertanyaan peserta dalam Diskusi Publik ”Mencari Solusi atas Permasalahan Koperasi di Jawa Tengah” di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BUTUH SOLUSI: Anggota DPD RI Bambang Sadono (kedua dari kanan) menjawab pertanyaan peserta dalam Diskusi Publik ”Mencari Solusi atas Permasalahan Koperasi di Jawa Tengah” di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BUTUH SOLUSI: Anggota DPD RI Bambang Sadono (kedua dari kanan) menjawab pertanyaan peserta dalam Diskusi Publik ”Mencari Solusi atas Permasalahan Koperasi di Jawa Tengah” di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Kondisi koperasi di Jateng semakin memprihatinkan. Koperasi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian kini perkembangannya tidak tentu arah. Banyak yang mati suri, tidak punya kas, dan aset serta pengurusnya lenyap.

Pemerintah diminta serius menata kembali koperasi di Jateng. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bambang Sadono mengatakan bukan soal mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Namun dibutuhkan komitmen pemerintah pada bentuk usaha koperasi, termasuk pendampingan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

”Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak konsisten. Padahal banyak program-program yang bisa dijalankan koperasi dalam melayani masyarakat, penyediaan pangan, pupuk atau penyaluran gas,” kata Bambang Sadono di sela Diskusi Publik ”Mencari Solusi atas Permasalahan Koperasi di Jawa Tengah” di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, Selasa (26/7).

Menurut Ketua Dekopinwil Jateng Warsono, contoh yang paling nyata dari nasib koperasi telantar adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Dulu hampir di setiap desa ada KUD yang bidang usahanya bermacam-macam. Namun saat ini KUD sudah hampir tidak ada. Padahal jika dikembangkan bisa membantu masyarakat pedesaan.

Selain itu beberapa waktu lalu juga banyak koperasi di sejumlah lembaga seperti sekolahan, perkantoran dan lain sebagainya. Sekarang peran koperasi sudah diambil alih oleh lembaga lain yang lebih mementingkan bisnis. ”Bahkan Bulog yang dipercaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kelangkaan barang sekarang perannya tak lebih dari pedagang yang mencari keuntungan semata,” tegasnya. (ric/ce1)