SEMARANG – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng dituntut mampu menyusun strategi jitu demi memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) 2016. Sebab, dari target PAD hingga Triwulan II Rp 11,013 triliun atau 50 persen, baru dapat tercapai Rp 9,637 triliun atau 43 persen.

Belum tercapainya target PAD disebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pajak yang baru tercapai 36,73 persen atau Rp 4,428 triliun. Rinciannya, pajak kendaraan bermotor Rp 1,597 triliun atau 43,19 persen dari target Rp 3,7 triliun, pajak BBNKB Rp 1,486 triliun atau 37,16 persen dari target Rp 4 triliun, pajak PBBKB Rp 764,92 miliar atau 30,60 persen dari target Rp 2,5 triliun, pajak air permukaan Rp 3,99 miliar atau 53,26 persen dari target Rp 7,50 miliar, dan pajak rokok Rp 574,84 miliar atau 31,12 persen dari target Rp 1,846 triliun.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Maria Tri Mangesti menuturkan, pajak dari kendaraan bermotor masih menjadi senjata utama untuk memenuhi PAD. Praktis, Jateng sebaiknya menggandeng beberapa pihak untuk menarik pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak.

Politikus PDIP ini mencontohkan sistem yang dijalankan di DKI Jakarta. Di sana, pihak kepolisian digandeng untuk menertibkan pajak kendaraan bermotor. Ketika menggelar Operasi Candi, STNK yang belum mendapatkan stampel bayar pajak, akan dilaporkan ke dinas terkait.

”Memang tidak ditilang. Tapi bisa ketahuan, siapa saja yang belum bayar pajak. Di sana juga sudah ada Perda untuk memberikan sanksi bagi penunggak pajak,” bebernya.

Maria menilai, selama ini kinerja DPPAD Jateng masih kurang optimal. Terbukti, pada masa krisis moneter lalu, target PAD tetap terpenuhi. Padahal, saat itu, daya beli masyarakat juga menurun. ”Katanya tidak terpenuhi PAD ini karena pertumbuhan ekonomi sedang lesu. Tapi kenyataannya, saat krismon dulu bisa,” imbuhnya.