LPSK Se-ASEAN: Dua pimpinan LPSK RI, Abdul Haris Semendawai dan Prof Teguh Soedarsono saat gelar press conference program The Second Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
LPSK Se-ASEAN: Dua pimpinan LPSK RI, Abdul Haris Semendawai dan Prof Teguh Soedarsono saat gelar press conference program The Second Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
LPSK Se-ASEAN: Dua pimpinan LPSK RI, Abdul Haris Semendawai dan Prof Teguh Soedarsono saat gelar press conference program The Second Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
LPSK Se-ASEAN: Dua pimpinan LPSK RI, Abdul Haris Semendawai dan Prof Teguh Soedarsono saat gelar press conference program The Second Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Program upaya perlindungan saksi dan korban di Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), akhirnya berhasil diinisiatori oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia (RI) yang dikonsep kali pertama dalam kegiatan ’The Second Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection’. Kegiatan dihadiri 7 delegasi negara se-ASEAN.

Yakni, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Indonesia sebagai tuan rumah, tepatnya diadakan di gedung Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Kota Semarang selama dua hari terhitung dari 25-26 Juli 2016.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan 4 mandat, di antaranya membangun kapasitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban baik melalui pertemuan maupun pelatihan, seperti undangan dari delegasi Thailand untuk pertemuan terkait perlindungan saksi dan korban bulan depan. Kedua membangun database dan panduan praktik perlindungan saksi dan korban.

Kemudian memperkuat harmonisasi negara-negara anggota ASEAN dalam hal kebijakan dan legislasi terkait perlindungan saksi dan korban. Mandat keempat adalah menambah jaringan negara-negara ASEAN dalam perlindungan saksi dan korban. ”Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari annual meeting sebelumnya, serta juga sebagai upaya memantapkan jaringan perlindungan saksi dan korban di ASEAN,” kata Ketua LPSK RI, Abdul Haris Semendawai saat menggelar press conference terkait program tersebut di ruang Amarta, Hotel Grand Candi, Semarang, Selasa (26/7).

Haris juga menjelaskan, dalam kegiatan tersebut setiap delegasi menyampaikan program perlindungan saksi dan korban, di masing-masing negara serta peluang kerja sama jaringan. Seperti adanya rencana riset dari Filipina ke Indonesia terkait upaya perlindungan saksi dan korban.

Tak hanya itu, imbuh Wakil Ketua LPSK RI, Prof Teguh Soedarsono, mengatakan, program tersebut merupakan contoh nyata dari pentingnya kerja sama antarnegara, karena kejahatan sendiri sekarang sudah tidak lagi mengenal batas negara. ”Mereka (delegasi Myanmar) menilai selain dilindungi, korban-korban tersebut juga dibantu fasilitasi untuk mendapatkan restitusi (ganti rugi) dari pelaku,” imbuh Teguh. (jks/zal/ce1)