Batasi Pendirian Hotel di Kawasan Bandungan

336

UNGARAN – Pendirian hotel di kawasan Bandungan harus dibatasi. Menjamurnya hotel di kawasan wisata tersebut dikhawatirkan justru akan memicu persaingan yang tidak sehat. Kecuali pembangunan hotel berbintang.

“Pembangunan hanya boleh untuk hotel berbintang saja, itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hotel di Kabupaten Semarang,” tegas Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang Sumardi Darmadji, Selasa (26/7). Pengembangan yang boleh dilakukan adalah menambah kamar, dengan catatan hotel tersebut naik kelas berbintang.

Saat ini jumlah anggota yang tergabung di PHRI Kabupaten Semarang sebanyak 130 pengusaha. Selama ini, pihaknya juga mengingatkan anggotanya untuk tertib dalam hal perizinan. “Bagi hotel-hotel masa izinnya sudah kedaluarsa diminta segera melakukan perpanjangan. Kemarin kita sempat mendapat peringatan karena ada pihak hotel yang tidak mengurus izin sebagaimana mestinya,” pintanya.

Hal lain yang menjadi persoalan PHRI yaitu banyak hotel di Kabupaten Semarang belum memiliki standarisasi. Baik itu standarisasi fasilitas mupun pelayanan dari pihak hotel. Ia menyadari, hal tersebut dikarenakan banyak hotel yang belum memiliki SDM yang berkompeten dalam hal pelayanan dan pengelolaan. “Kita sering melakukan pelatihan kepada para awak hotel, agar dapat memberikan pelayanan yang standar seperti halnya hotel pada umumnya,” tuturnya.

Sementara itu, sebagai penegak Perda, Satpol PP Kabupaten Semarang mengakui jika selama ini banyak hotel yang ditengarai belum memiliki izin yang lengkap. “Tim kita memang sedang melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, diharapkan agar hotel maupun tempat hiburan juga mematuhi peraturan dari pemerintah,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Seamrang, Muh Risun.

Risun juga telah melayangkan surat peringatan kepada sejumlah pengelola hotel terkait perizinan yang bermasalah. “Kita masih menunggu dari pihak hotel yang bersangkutan untuk segera mengurus izin sesuai dengan perda,” katanya. Adapun perda yang mengatur yaitu Perda Nomer 9/2014 tentang Izin dan Gangguan, Perda Nomer 10/2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Perda Nomer 2/2015 tentang Bangunan Gedung. (ewb/zal)