Wahyudin Noor Aly (Radar Semarang files)
Wahyudin Noor Aly (Radar Semarang files)
Wahyudin Noor Aly (Radar Semarang files)
Wahyudin Noor Aly (Radar Semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng mendesak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berupaya maksimal mengupayakan pembayaran tunggakan pajak daerah yang mencapai Rp 1,3 triliun. Sebab target pendapatan daerah yang dipatok Pemprov Jateng pada 2016 ini diperkirakan tidak akan tercapai.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly mengatakan realisasi pendapatan daerah pemprov yang baru tercapai 43 persen pada semester pertama 2016 memunculkan kekhawatiran. Sebab di tahun-tahun lalu, pendapatan dari sektor pajak selalu meningkat diatas 10 persen dibanding periode sebelumnya. ”Saat ini ketika pemprov mematok kenaikan di bawah 10 persen pun sulit tercapai. Karenanya harus ada upaya lain karena perekonomian sedang lesu.

Realisasi pendapatan daerah Pemprov Jateng saat ini baru Rp 9,637 triliun. Jumlah tersebut masih sekitar 43 persen dari target pendapatan sepanjang 2016, yakni Rp 22,026 triliun. Hal tersebut terjadi karena lesunya perekonomian dan menurunnya jumlah pembeli kendaraan bermotor.

Goyud, panggilan akrab Wahyudin mengatakan Jateng selama ini memang masih mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai pendapatan andalan. Sektor lain seperti pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak selalu jadi andalan. Sebab selama ini yang selalu menyetor pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan hanyalah Bank Jateng.

Di sisi lain, selama lima tahun terakhir, lebih dari Rp 1,3 triliun pajak yang belum dibayar. Dia meminta DPPAD mengupayakan tunggakan pajak terkurangi. ”Masih ada waktu 6 bulan. Kami berharap target pendapatan pajak yang telah dibuat harus dikejar agar lebih baik dari tahun lalu,” katanya. (ric/ce1)