KLARIFIKASI: Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid saat mengklarifikasi Plt Kepala SMAN 1 Semarang, Miharto. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KLARIFIKASI: Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid saat mengklarifikasi Plt Kepala SMAN 1 Semarang, Miharto. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KLARIFIKASI: Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid saat mengklarifikasi Plt Kepala SMAN 1 Semarang, Miharto. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KLARIFIKASI: Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid saat mengklarifikasi Plt Kepala SMAN 1 Semarang, Miharto. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Praktik penerimaan peserta didik baru (PPDB) lewat jalur belakang ternyata bukan rahasia umum lagi. Ini biasa terjadi di sekolah negeri favorit. Modusnya dengan mengisi ”bangku kosong” pasca PPDB. Hal ini diduga ditemukan di SMA Negeri 1 Semarang. Seorang siswa yang dalam PPDB tidak lolos lantaran nilainya kurang, ternyata bisa masuk kelas dan menjadi bagian dari 504 siswa yang diterima di sekolah pelat merah ini.

Praktik ini sempat tercium Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah. Karena itu, pihak Ombudsman pun melakukan konfirmasi kepada pihak SMAN 1, Senin (25/7) kemarin. Sebab, ada dugaan, siswa tersebut bisa masuk SMA favorit ini dengan ”embel-embel” sejumlah uang.

Kepala ORI Perwakilan Jateng, Achmad Zaid, mengatakan, pihaknya mendatangi SMAN 1 Semarang menyusul adanya aduan masyarakat tertanggal 21 Juli 2016 lalu melalui email mengenai hal tersebut. Ironisnya, anak salah satu PNS itu bisa masuk SMAN 1 hanya dengan NEM 29,40 tanpa melalui kuota miskin. ”Padahal dalam pengumuman PPDB lalu, nilai NEM terendah yang diterima di SMAN 1 Semarang adalah 33,50 untuk calon peserta didik dalam rayon,” paparnya.

Zaid menambahkan, saat bertemu pihak SMAN 1, pihaknya juga menanyakan dari mana siswa tersebut mengetahui adanya siswa yang mengundurkan diri, sementara pihak sekolah mengaku tidak mengumumkannya. Saat itu, pihak sekolah menjelaskan, jika informasi tersebut didapat dari Dinas Pendidikan Kota Semarang.

”Karena memang kepala sekolah mengaku tidak pernah membuka pengumuman dan informasi mengenai adanya siswa yang mundur. Kami menyebutnya siswa siluman karena mereka tidak mendaftar sesuai prosedur,” bebernya.