HALTE SEDERHANA: Aktivitas penumpang di shelter BRT Trans Semarang di Jalan Teuku Umar Semarang yang kondisinya sangat minimalis, Minggu (24/7) kemarin. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
HALTE SEDERHANA: Aktivitas penumpang di shelter BRT Trans Semarang di Jalan Teuku Umar Semarang yang kondisinya sangat minimalis, Minggu (24/7) kemarin. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BURUKNYA pelayanan BRT Trans Semarang di Kota Semarang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Bahkan, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang menuding bahwa selama ini BRT lebih berorientasi keuntungan semata. Kondisi ini membuat pelayanan bukan menjadi perioritas utama.

Ketua LP2K Kota Semarang, Ngargono mengatakan bahwa manajemen BRT harus berubah total mengubah paradigmanya menjadi bagaimana melayani konsumen dengan baik atau dengan kata lain berorientasi kepuasan konsumen. Sebab selama ini, BRT kesannya lebih mementingkan keuntungan dibandingkan kenyamanan penumpang. ”Akan jauh lebih baik, jika mengutamakan kenyamanan penumpang, tidak hanya sekadar mencari keuntungan saja, apalagi mengabaikan keselamatan,” katanya, kemarin.

Ia sendiri mengaku kerap mendapatkan keluhan dari sejumlah masyarakat. Banyak yang mengeluh dengan pelayanan di BRT yang mulai tidak nyaman. Mulai dari penumpang yang terlalu over, pelayanan kurang maksimal sampai sejumlah sopir yang membawa BRT dengan kebut-kebutan. ”Jika kondisi ini terus dibiarkan bukan tak mungkin pengguna BRT bakal berkurang dan kapok,” ujarnya.

Sebagai armada transportasi milik Pemkot Semarang, BRT mestinya harus lebih mengutamakan pelayanan dan kenyamanan. Toh buktinya, banyak transportasi yang dikelola swasta tapi profesional. Bahkan bisa berkembang dengan baik dan lebih mengutamakan pelayanan. ”Tapi kenapa ini BRT yang dimodali pemerintah tidak bisa lebih baik. Harusnya malu dan bisa jauh lebih baik, tinggal bagaimana kuncinya pengelolaan manajemennya,” tambahnya.

Pakar Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai, Pemkot Semarang sebelumnya kurang tanggap dalam menyikapi berbagai keluhan penumpang BRT di berbagai media massa maupun media sosial. Ketidakprofesionalan Pemkot Semarang akhirnya berdampak buruk dengan adanya armada BRT yang mengalami kecelakaan. ”Totalitas pemkot dalam mengelola BRT masih kurang. Banyak keluhan masuk, tapi tak ditanggapi serius,” katanya.

BRT ini berbeda dengan transportasi umum biasa, karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. Mestinya pelayanan nomor satu, karena sudah disubsidi, sopir tak dikejar setoran. Tapi kenyataannya, banyak sopir BRT tetap ugal-ugalan dan manajemen pengelolaan buruk. ”Manajemen harus profesional dan ada pengawasan. Jangan samakan dengan angkutan umum swasta lainnya,” tegasnya.

Insiden adanya kecelakaan armada BRT membuktikan manajemen pengelolaan masih buruk. Ditengarai, uji KIR kendaraan terlambat dan belum diperbaharui. Karena itu, harus ada evaluasi dari Pemkot Semarang untuk memperbaikinya. Jangan sampai masyarakat enggan menggunakan transportasi BRT lantaran tak ada jaminan keselamatan dan keamanan. ”Jika BRT memberikan pelayanan bagus, pasti banyak yang meninggalkan kendaraan pribadi. Tapi jika tak ada perbaikan, ya masyarakat enggan naik BRT,” tambahnya.

Djoko juga mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas secara transparan demi kebaikan bersama. Sedangkan warga tak perlu trauma naik BRT, jika Pemkot Semarang berani menjamin keselamatan dan keamanan serta kenyamanan penumpang. ”Saya berharap, BLU maupun operator tidak menjadikan sopir sebagai tumbal atas kasus kecelakaan BRT. Tapi manajemen juga perlu dikoreksi,” ingatnya. (fth/ida/ce1)