Putusan Tenangkan Masyarakat

308
PAPARAN : Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Patrialis Akbar saat memberikan ceramah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
PAPARAN : Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Patrialis Akbar saat memberikan ceramah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
PAPARAN : Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Patrialis Akbar saat memberikan ceramah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
PAPARAN : Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Patrialis Akbar saat memberikan ceramah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

KAJEN – Kedatangan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Patrialis Akbar, Jumat (22/7) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan mengingatkan masyarakat tentang proses penyelesaian sengketa Pilkada 2015 di kabupaten tersebut yang akhirnya dimenangkan pasangan ASRI.

Hal itu diungkapkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, ketika menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otonomi, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan.

Menurut Patrialis, saat penyelesaian sengketa Pikada Kabupaten Pekalongan, keputusan MK bisa diterima semua pihak, tanpa ada konflik. “Silahkan bapak ibu tanya bagaimana proses sengketa Pilkada kemarin, itu ada saksi hidup Pak Bupati dan Wakil Bupati, MK transparan dan tidak ada main uang,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan bahwa kedatangannya di Kabupaten Pekalongan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara. Terutama yang berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya perubahan regulasi baru yang dihasilkan oleh MK, sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini. Seperti adanya Undang-undang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yang mana dalam UU TKI lama, bahwa setiap dua tahun TKI yang bekerja di luar negeri, harus kembali ke Indonesia dahulu selama setahun. Kemudian baru mendaftar lagi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI.