Nasib Guru Honorer Belum Jelas

230

SEMARANG – Sejumlah 14.624 guru honorer dan tenaga pendidik di SMA/SMK seolah ditelantarkan. Nasib mereka masih belum jelas setelah ada pelimpahan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro menjelaskan, pemprov tidak akan mampu membayar semua gaji guru dan tenaga pendidik honorer yang dilimpahkan dari kabupaten/kota. ”APBD jelas terseok menanggung beban itu. Untuk membayar gaji tambahan guru PNS saja sudah berat,” ucapnya, Jumat (22/7).

Dia pun meminta Pemprov Jateng terus mendesak pemerintah pusat untuk memastikan masalah ini. Menurutnya, karena pelimpahan ini adalah perintah undang-undang, maka pemerintah pusat harus memberikan kejelasan. ”Kenyataannya, sampai sekarang pemerintah pusat belum memberikan kejelasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Jateng juga belum bisa memastikan nasib guru honorer dan tenaga pendidik. Sebab, pembahasannya belum sampai ke pengkajian. Masih fokus di tahap proses pengalihan. ”Masih didiskusikan. Belum final. Kami juga belum tahu nanti tambahan tenaga itu akan dibebankan ke siapa,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Jateng, Kartono.

Ketidakjelasan itu juga diungkapkan Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng, Arif Sambodo. Dia mengaku belum mendata berapa jumlah beban yang harus dibayarkan kepada guru honorer dan tenaga pendidik setiap bulannya. ”Kalau guru PNS sudah ada datanya. Tapi kalau yang honorer, belum tahu. Saat ini masih proses P3D,” pungkasnya. (amh/ric/ce1)