PPID: FX. Handoko Agung dari Komisi Informasi Jawa Tengah ketika menyampaikan materi tentang jenis pengecualian informasi kepada peserta forum PPID di ruang komisi AB Gedung Moch Ikhsan. (Humas for Jawa Pos Rase)
PPID: FX. Handoko Agung dari Komisi Informasi Jawa Tengah ketika menyampaikan materi tentang jenis pengecualian informasi kepada peserta forum PPID di ruang komisi AB Gedung Moch Ikhsan. (Humas for Jawa Pos Rase)
PPID: FX. Handoko Agung dari Komisi Informasi Jawa Tengah ketika menyampaikan materi tentang jenis pengecualian informasi kepada peserta forum PPID di ruang komisi AB Gedung Moch Ikhsan. (Humas for Jawa Pos Rase)
PPID: FX. Handoko Agung dari Komisi Informasi Jawa Tengah ketika menyampaikan materi tentang jenis pengecualian informasi kepada peserta forum PPID di ruang komisi AB Gedung Moch Ikhsan. (Humas for Jawa Pos Rase)

SEMARANG – Sebanyak 67 kontributor pelayanan informasi dari perwakilan SKPD Kota Semarang mengikuti Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diadakan Bagian Humas Setda Kota Semarang, Kamis (21/7).

Kali ini yang menjadi tema utama pembahasan adalah ”Mendorong Transparansi Anggaran untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang”. Tema ini menjadi pokok pembahasan karena masih ditemukan SKPD yang enggan membeberkan anggaran kegiatannya kepada warga masyarakat. ”Padahal warga sebenarnya butuh transparansi anggaran,” terang Kabag Humas Achyani ketika membuka acara tersebut di ruang Komisi A dan B Gedung Moch Ikhsan.

Diakatakan Achyani, rohnya pemerintah adalah pelayanan. Jadi di era kini paradigma yang dulu ditutup harus dibuka selebar-lebarnya. ”Kontributor sebagai jembatan antara SKPD dan Humas selaku fasilitator, perannya penting di lini terdepan dalam hal pelayanan informasi,” jelasnya.

Kini untuk mempercepat pelayanan dan sebagai media komunikasi koordinasi, para kontributor PPID tergabung dalam WhatsApp (WA) yang dinaungi oleh Bagian Humas Setda. ”Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan. SKPD yang jauh dari balai kota tak usah ke balai kota yang akan sharing atau bertanya permasalahan tentang PPID, cukup dengan WA pelayanan informasi akan kami bantu,” tandas Achyani.

Narasumber yang dihadirkan adalah FX Handoko Agung dari Komisi Informasi Jateng dan Widi Nugroho SAP dari Patiro Semarang. FX Handoko memfokuskan pada transparansi anggaran SKPD. Dikatakannya informasi atau dokumen keuangan SKPD bersifat terbuka (wajib berkala/ tersedia setiap saat) sejauh tidak bertentangan dengan Pasal 17 UU KIP. ”Yaitu misalnya tidak berkaitan dengan keamanan negara, menghambat proses penegakan hukum, mengungkap kekayaan alam, berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan atau mengungkap rahasia pribadi,” katanya. (zal/ric/ce1)