Libatkan Tokoh Masyarakat untuk Tangani Teroris

198
HALAL BIHALAL: Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Dr (HC) KH Hasyim Muzadi saat halal bihalal dan silaturahmi Ngumpulke Balung Pisah warga NU di Kampus Fakultas Kedokteran Unwahas, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
HALAL BIHALAL: Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Dr (HC) KH Hasyim Muzadi saat halal bihalal dan silaturahmi Ngumpulke Balung Pisah warga NU di Kampus Fakultas Kedokteran Unwahas, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
HALAL BIHALAL: Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Dr (HC) KH Hasyim Muzadi saat halal bihalal dan silaturahmi Ngumpulke Balung Pisah warga NU di Kampus Fakultas Kedokteran Unwahas, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
HALAL BIHALAL: Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Dr (HC) KH Hasyim Muzadi saat halal bihalal dan silaturahmi Ngumpulke Balung Pisah warga NU di Kampus Fakultas Kedokteran Unwahas, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Undang-Undang tentang Teroris harus disempurnakan. Pasalnya UU yang sekarang ada belum bisa secara tuntas menangani masalah terorisme, karena tindakan yang ada di hilir dengan represi itu tidak didahului oleh tindakan yang berada di hulu dan di tengahnya.

”Di hulu itu masalah ideologi dan masalah percampuran kepentingan politik, ekonomi yang menggunakan Islam,” ungkap Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Dr (HC) KH Hasyim Muzadi dalam acara halalbihalal dan silaturahmi Ngumpulke Balung Pisah warga NU di Kampus Fakultas Kedokteran Unwahas Jalan Kolonel Warsito, Kalipancur, Manyaran, Semarang, kemarin.

Hasyim menambahkan, harusnya yang menangani masalah teroris itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Sampai saat ini hal itu belum diberdayakan dan belum ada pola hubungan antara negara dengan mereka. ”Kalau dari sini sudah lolos, baru secara hukumnya dilakukan pengaturannya atau secara hukum normatifnya,” ujarnya.

Menurutnya, secara makro terorisme itu juga harus ditata dan watak ini merupakan watak politik dan watak ideologi. ”Kadang-kadang ekonomi ini juga harus ditata oleh undang-undang, hal itu jangan sampai faktor makro membuat terorime semakin besar,” katanya.