BERI KESAKSIAN: Mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip (kanan) dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi raibnya dana Kasda Pemkot di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI KESAKSIAN: Mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip (kanan) dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi raibnya dana Kasda Pemkot di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI KESAKSIAN: Mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip (kanan) dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi raibnya dana Kasda Pemkot di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI KESAKSIAN: Mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip (kanan) dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi raibnya dana Kasda Pemkot di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip, membantah dirinya menerima intensif 2 persen dari terdakwa Diah Ayu Kusumaningrum (DAK). Bantahan tersebut dilontarkan saat menjadi saksi dalam sidang perkara kasus dugaan korupsi raibnya dana Kas Daerah (Kasda) Pemkot Semarang senilai Rp 21,7 miliar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (13/7).

Sukawi mengatakan, saat dirinya memimpin dari 2007-2010, kondisi simpanan Kasda di bank tersebut tidak ada masalah. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. ”Hasil audit BPK saat saya memimpin, yakni 2007-2010 selalu mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Jadi, tidak tahu kalau ada masalah seperti itu (dana Kasda hilang, Red),” ujar Sukawi di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widjantono SH.

Sukawi mengakui, sekitar Desember 2007, Diah Ayu datang bersama mantan suaminya, Ardhana Arifyanto, ke kantor Wali Kota Semarang. Saat itu, Diah Ayu menawarkan agar dana Kasda pemkot disimpan di BTPN, tempatnya bekerja. Namun saat itu Sukawi tidak serta-merta memutuskan, melainkan dirinya langsung meminta Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) saat itu, Suseno, untuk mengkaji.

”Waktu itu, saya suruh ke DPKAD langsung untuk melakukan penelitian dan hasilnya BTPN merupakan bank swasta yang sehat dibuktikan dengan majalah dari Bank Indonesia,” beber Sukawi.