Sepuluh PNS Membolos

Hari Pertama Masuk Kerja Pasca Lebaran

249
HALALBIHALAL: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu serta pimpinan DPRD Kota Semarang saat halalbihalal bersama para PNS dan karyawan di lingkungan Pemkot Semarang, kemarin. (ISTIMEWA)
HALALBIHALAL: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu serta pimpinan DPRD Kota Semarang saat halalbihalal bersama para PNS dan karyawan di lingkungan Pemkot Semarang, kemarin. (ISTIMEWA)
HALALBIHALAL: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu serta pimpinan DPRD Kota Semarang saat halalbihalal bersama para PNS dan karyawan di lingkungan Pemkot  Semarang, kemarin. (ISTIMEWA)
HALALBIHALAL: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu serta pimpinan DPRD Kota Semarang saat halalbihalal bersama para PNS dan karyawan di lingkungan Pemkot Semarang, kemarin. (ISTIMEWA)

SEMARANG – Sebanyak lima pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov Jateng dan lima PNS di lingkungan Pemkab Semarang, kemarin (11/7), membolos di hari pertama kerja pascalibur Lebaran 2016. Mereka dipastikan bakal dijatuhi sanksi sesuai peraturan pemerintah tentang disiplin PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto, menjelaskan lima PNS di lingkup Pemprov Jateng yang ketahuan membolos masing-masing berdinas di Badan Penelitian dan Pengembangan; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; Bakorwil 3, serta Rumah Sakit Jiwa Daerah RM Soedjarwadi Klaten. Mereka tidak masuk kerja tanpa ada keterangan alias tanpa mengajukan izin. ”Kelima PNS itu akan dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Selain lima PNS yang membolos kerja, tercatat ada puluhan PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang izin tidak masuk pada hari pertama kerja pascacuti Lebaran 2016. Meski begitu, dia mengaku tidak tahu persis berapa jumlahnya. ”Mungkin ada sekitar 40-60 PNS. Tapi itu libur legal. Sudah mengajukan izin tidak masuk kerja secara resmi di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Ada yang sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting lainnya,” bebernya.

Ia menjelaskan, cuti kerja selama 12 hari selama satu tahun merupakan hak setiap PNS. ”Siapa pun boleh cuti kerja, yang penting jatah waktu dia cuti 12 hari selama setahun masih ada,” katanya.

Menanggapi adanya lima PNS yang membolos pada hari pertama masuk kerja pascacuti Lebaran 2016, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta agar yang bersangkutan dijatuhi sanksi. ”Yang ketahuan membolos jelas akan dihukum. Sudah ada tabel hukumannya. Nanti mereka tinggal pilih,” katanya dalam acara halalbihalal di Kantor Gubernur Jateng, Senin (11/7).