TAK BERIZIN: Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Semarang saat melakukan sidak toko modern di Kelurahan Sampangan Gajahmungkur. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK BERIZIN: Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Semarang saat melakukan sidak toko modern di Kelurahan Sampangan Gajahmungkur. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK BERIZIN: Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Semarang saat melakukan sidak toko modern di Kelurahan Sampangan Gajahmungkur. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK BERIZIN: Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Semarang saat melakukan sidak toko modern di Kelurahan Sampangan Gajahmungkur. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Banyaknya toko modern yang berdiri tanpa mengantongi izin sesuai Peratudan Daerah (Perda) Pemkot Semarang, membuat kalangan DPRD geram. Seperti yang ditemukan Komisi B saat menggelar sidak toko modern di Jalan Lamongan, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, kemarin.

”Harapan kami pemkot (Pemerintah Kota) berkomitmen terhadap Perda (Peraturan Daerah) yang telah dibuat. Sebab, pendirian toko modern telah diatur sebelumnya,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di toko tersebut, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, dalam Perda sebenarnya telah disebutkan bahwa pendirian toko modern harus mendapat persetujuan dari warga sekitar. Dalam hal ini, jarak yang telah ditentukan adalah 50 meter dari toko tersebut. ”Di sini malah berhadap-hadapan dengan toko kelontong. Ini bagaimana,” imbuhnya setengah bertanya.

Tidak hanya itu saja, lanjut dia, sebelum mendirikan toko modern terlebih dahulu pemilik harus menjalin kemitraan dengan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitarnya. Hal tersebut sebagai syarakat dikeluarkannya izin pendirian usaha. ”Yang terjadi, hal tersebut belum dilaksanakan,” sambung politikus Partai Gerindra itu.

Atas hal tersebut, Mualim meminta Pemkot Semarang menunjukkan komitmennya. Jika memang tidak memiliki izin maka dapat ditutup sementara hingga yang toko yang bersangkutan melengkapi izinnya. ”Pemkot kan memiliki Satpol PP selaku penegak Perda,” tandasnya seraya berharap tidak merugikan lingkungan sekitar.