Pelindo Tidak Terdaftar di Jateng

301

KRAPYAK – Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Tanjung Emas Semarang tidak terdaftar di Provinsi Jateng, karena tidak memiliki izin usaha bongkar muat dari pemerintah daerah setempat.

Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Jawa Tengah, Bona Manurung atas perkara gugatan praperadilan yang diajukan General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Tri Suhardi melawan termohon, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (24/6).

Gugatan tersebut diajukan pemohon karena adanya penetapan Tri Suhardi sebagai tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan, yaitu usaha bongkar muat barang dari dan kapal di pelabuhan tanpa disertai dengan izin yang diterbitkan khusus. ”Yang terdaftar di Dishub hanya Pelindo cabang Cilacap,” kata Bona di hadapan hakim tunggal, Sigit Heriyanto.

Bona mengaku tidak mengetahui dasar izin yang digunakan Pelindo cabang Semarang dalam menjalankan usaha bongkar muatnya. Menurutnya, izin usaha bongkar muat tersebut didasarkan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang. ”Padahal dalam aturan itu, setiap perusahaan bongkar muat harus mengantongi izin gubernur sebagai kepala daerah setempat sebagaimana diatur Permenhub Nomor 60 tahun 2014. Bagaimanapun perusahaan swasta maupun BUMN wajib mengantongi izin,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesaksian, Kepala Seksi Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah, Chandra Purnama mengatakan atas tidak adanya izin tersebut, institusinya sudah mengirim surat terguran kepada PT Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang agar mengurus izin yang dimaksud. “Kami sudah kirim surat ke Pelindo III Cabang Tanjung Emas, tapi belum diurus,” katanya.

Sedangkan, Saksi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sumadi menilai pendiriaan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT Pelindo Cabang Semarang diatur sesuai amanat Permen Perhubungan No.60/2014 tentang Perhubungan. Bahkan, sebelum diundangkan, PT Pelindo memili kewenangan jasa dan pelayanan perkapalan dan bongkar muat selama memiliki mengurus izin SIUP PBM. ”Ada instruksi dari Dirjen Perhubungan untuk semua Pelindo, baik Pelindo 1-4 membuat SIUP Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Walaupun sudah punya izin KP 88 yakni, izin bongkar muat sebelumnya,” sebutnya.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon, Theodorus Yosep Parera justru menanyakan, sejumlah klausul pasal Permen Perhubungan terhadap regulasi pendirian BUP (huruf G KP 88) yang diterbitkaan tahun 2011. ”Apakah dalam klausul Permen tersebut menyebutkan PT Pelindo memperbolehkan ada izin bongkar muat,” tanya Yosep kepada saksi. (jks/zal/ce1)