Banyak Pengusaha Belum Bagi THR

364
TANYA PENGUSAHA: Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang bertanya langsung kepada pengusaha dan buruh mengenai kriteria pemberian dan besaran THR ketika meninjau pabrik PT Sandang Asia Maju Abadi, Kamis (23/6). (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANYA PENGUSAHA: Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang bertanya langsung kepada pengusaha dan buruh mengenai kriteria pemberian dan besaran THR ketika meninjau pabrik PT Sandang Asia Maju Abadi, Kamis (23/6). (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANYA PENGUSAHA: Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang bertanya langsung kepada pengusaha dan buruh mengenai kriteria pemberian dan besaran THR ketika meninjau pabrik PT Sandang Asia Maju Abadi, Kamis (23/6). (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANYA PENGUSAHA: Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang bertanya langsung kepada pengusaha dan buruh mengenai kriteria pemberian dan besaran THR ketika meninjau pabrik PT Sandang Asia Maju Abadi, Kamis (23/6). (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Hasil pantauan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng menunjukkan masih banyak pengusaha yang belum membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan. Padahal, sesuai amanat dari Menteri Ketenagakerjaan, THR dibagikan paling cepat H-14 Lebaran.

”Memang paling lambat H-7 Lebaran. Tapi kalau lebih cepat kan lebih baik,” ucap Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang setelah meninjau Pabrik PT Sandang Asia Maju Abadi di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang dan PT Asia Pasific Fibers Kaliwungu, Kamis (23/6).

Pihaknya mengaku sengaja melakukan pengecekan langsung ke beberapa perusahaan agar mengetahui kondisi di lapangan. Dia juga berbicara kepada direksi perusahaan agar bisa segera memberikan THR yang menjadi hak seluruh karyawan. ”Dari hasil inspeksi dan dialog dengan para pekerja, mereka dijanjikan THR pada 27 Juni besok. Tidak apa-apa, yang penting tidak melanggar aturan,” ucapnya.

Kalau ada perusahaan melewati batas waktu aturan pemberian, lanjut Wika, akan dikenai sanksi. Kecuali jika pihak perusahaan sudah memberikan pengumuman dan mendapat persetujuan jika THR akan dibayar terlambat. ”Begitu juga dengan besaran THR. Bisa dirundingkan sendiri dengan karyawan. Tapi kelonggaran ini hanya berlaku bagi bagi perusahaan yang tidak sehat saja, lho. Kalau keuangannya sehat, ya harus taat aturan,” tegasnya.

Dia menerangkan, tahun ini, bagi karyawan yang baru bekerja selama 1 bulan, berhak mendapatkan THR. Ketetapan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang menggantikan Permenaker Nomor PER.04/MEN/1994 tentang THR.

Karena ini peraturan baru, Wika berupaya menggeber sosialisasi agar tidak ada perusahan di Jateng yang melanggar. Pemprov pun telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang sudah dikirmkan ke seluruh dinas tenaga kerja dan kepala daerah di 35 kabupaten/kota. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut, akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. ”Sanksi itu bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku. Ada denda minimal 5 persen dari jumlah yang harus dibayar kepada karyawan,” tandasnya.