KUNJUNGAN REDAKSI: Jajaran pengurus DPD K SPSI Jawa Tengah bersilaturahmi ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, diterima Manajer HRD, Yuni Ekowati; dan Redaktur Pelaksana, Ida Nor Layla. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN REDAKSI: Jajaran pengurus DPD K SPSI Jawa Tengah bersilaturahmi ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, diterima Manajer HRD, Yuni Ekowati; dan Redaktur Pelaksana, Ida Nor Layla. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN REDAKSI: Jajaran pengurus DPD K SPSI Jawa Tengah bersilaturahmi ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, diterima Manajer HRD, Yuni Ekowati; dan Redaktur Pelaksana, Ida Nor Layla. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN REDAKSI: Jajaran pengurus DPD K SPSI Jawa Tengah bersilaturahmi ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, diterima Manajer HRD, Yuni Ekowati; dan Redaktur Pelaksana, Ida Nor Layla. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja atau buruh. Pembayaran ini wajib dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja.

”Pemberian THR merupakan wujud perlindungan bagi pekerja. Karenanya, harus dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K SPSI) Jawa Tengah, G. Suhartoyo saat bersilaturrahmi ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, Jalan Veteran 55 Semarang, Rabu (22/6). Rombongan diterima Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Semrang, Ida Nor Layla, dan Manajer HRD, Yuni Ekowati.

Peraturan yang dimaksud, bebernya, adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Peraturan tersebut juga merevisi Permenaker No PER.04/MEN/1994 yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan PP No 78 Tahun 2015. ”Aturan baru ini berlaku mulai 8 Maret 2016,” sambungnya.

Dalam peraturan yang baru, lanjut dia, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Hal itu berlaku bagi pekerja yang memilki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT).