PRAPERADILAN: Sidang Praperadilan Pelindo diwarnai unjuk rasa di PN Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PRAPERADILAN: Sidang Praperadilan Pelindo diwarnai unjuk rasa di PN Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PRAPERADILAN: Sidang Praperadilan Pelindo diwarnai unjuk rasa di PN Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PRAPERADILAN: Sidang Praperadilan Pelindo diwarnai unjuk rasa di PN Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

KRAPYAK – Polda Jawa Tengah ngotot penetapan tersangka terhadap General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Tri Suhardi, sudah sah dan berdasakan hukum atas kasus dugaan tidak pidana, menyelenggarakan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan, yaitu usaha bongkar muat barang dari dan kapal di pelabuhan tanpa disertai dengan izin yang diterbitkan khusus.

Hal itu disampaikan kuasa hukum termohon, yakni Polda Jateng Kompol Suhartono dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Tri Suhardi melawan pihaknya di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (20/6).

Kompol Suhartono menyatakan, penetapan tersangka Tri Suhardi telah sesuai ketentuan dan berdasar minimal dua alat bukti. Di antaranya, laporan polisi tertanggal 11 Desember 2015, pemeriksaan saksi Romulo Simangunsong pada Rabu (13/1) 2016 dan saksi Tri Suhardi pada Rabu (6/1) 2016.

Selain itu, masih ada surat Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Jateng nomor 552/2969/2015 tertanggal 30 Juni 2015 tentang persyaratan izin usaha bongkar muat dan bukti lain yang akan ditunjukkan nantinya. ”Dengan alat bukti itu, tidak ada alasan kurang bukti,” kata Kompol Suhartono di hadapan hakim tunggal, Sigit Heriyanto.

Dia juga menyatakan, dalil Pelindo III berwenang melakukan usaha bongkar muat berdasarkan Permenhub KP 88/ 2011 dinilai tidak bisa dijadikan dasar. Menurutnya, tidak benar karena ada Permenhub No 60/2004 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Kompol Suhartono menjelaskan, dalam Pasal 2 ayat 1 Permenhub itu disebut, ada tiga jenis usaha bongkar muat, yaitu stevedoring, cargodoring dan receiving atau delivery. Sedangkan, ayat 2, kegiatan itu dilakukan badan usaha dengan izin usaha yang diberikan gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan. ”Jadi izin diberikan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis,” sebut Kaur Bagian Nasihat Hukum Bidang Polda Jateng itu.