Nominal Minimal Pendapatan Non-upah
Nominal Minimal Pendapatan Non-upah
Nominal Minimal Pendapatan Non-upah
Nominal Minimal Pendapatan Non-upah

SEMARANG – Sesuai Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, setiap perusahaan diwajibkan memberikan THR dua minggu sebelum Lebaran atau H-14. Nominal yang harus dibayarkan kepada karyawan atau buruh adalah pendapatan non upah.

”Peraturan mengenai THR tahun ini sudah ada surat edaran dari Kementerian. Intinya, pengusaha wajib memberikan THR bagi seluruh karyawan,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang ketika dihubungi, Minggu (12/6).

Adapun besaran dan tata cara pemberiannya, bagi pekerja yang masa kerjanya sudah setahun maka berhak menerima THR sebesar upah sebulan. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari setahun diberikan secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 (bulan) dikalikan gaji sebulan.

Dijelaskannya, di dalam Permenaker tersebut, upah satu bulan tersebut adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap setiap bulannya. Atau sejumlah nominal gaji utuh tiap bulannya. Sementara bagi pekerja harian lepas, yakni bagi yang sudah memiliki masa kerja setahun maka nominal THR adalah berdasar satu bulan rata-rata gaji yang diterima selama setahun ini. Sedangkan pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari setahun, maka nominal THR berdasarkan rata-rata upah tiap bulannya.