SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin, sosialisasi pengelolaan dana desa, di Desa Legok Clile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin, sosialisasi pengelolaan dana desa, di Desa Legok Clile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin, sosialisasi pengelolaan dana desa, di Desa Legok Clile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin, sosialisasi pengelolaan dana desa, di Desa Legok Clile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Sebanyak 22 desa turut dalam sosialisasi pencegahan korupsi dengan pengawalan bersama pengelolaan keuangan Dana Desa, di Desa Legok Clile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Kamis (9/6) kemarin. Acara sosialisasi tersebut digelar Bagian Tata Pemerintahan Desa Pemkab Pekalongan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen.

Sebanyak 22 desa tersebut meliputi Desa Babalan Kidul, Desa Babalanlor, Desa Bojong Minggir, Desa Bojong Wetan, Desa Bojonglor, Desa Bukur, Desa Duwet, Desa Jajar Wayang, Desa Kalipancur, Desa Karangsari, Desa Kemasan, Desa Ketitang Kidul, Desa Ketitanglor, Desa Legok Clile, Desa Menjangan, Desa Pantianom, Desa Randu Muktiwaren, Desa Rejosari, Desa Sembung Jambu, Desa Sumur Jomblangbogo, Desa Wangandowo, Desa Wiroditan.

“Sosialisasi ini lebih menekankan pada penggunaan Dana Desa secara benar, sesuai dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tidak menyimpang dari aturan, bermanfaat bagi kesejahteraan dan adanya peningkata ekonomi di desa,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Pekalongan, Mochamad Arifin.

Menurutnya, Bagian Tata Pemerintahan melakukan pemantapan langsung dengan terjun ke desa- desa, untuk memastikan anggaran Dana Desa digunakan dengan benar. Untuk itu, pihaknya mengawasi langsung mulai dari perencanaan, pengunaan, pengelolaan hingga pelaporan SPJ.

Untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran Dana Desa, pihaknya juga meminta Kejari Kabupaten Pekalongan, untuk melakukan pengawalan bersama pengelolaan keuangan Dana Desa tersebut. Dengan demikian, Dana Desa bisa digunakan sesuai peruntukan, dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

“Pemkab Pekalongan bersama Kejari Kabupaten Pekalongan mengawal pengeloaan Dana Desa, agar penggunaannya sesuai aturan, berdampak pada peningkata ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Arifin.