Rp 600 M untuk TPP Guru

404

SEMARANG – Beban keuangan Pemprov Jateng dipastikan bakal semakin banyak di 2017. Bahkan untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru SMA/SMK yang diambil alih pemprov mencapai Rp 600 miliar. Jumlah itu masih bisa bertambah mengingat jumlah guru SMA/SMK mencapai 38 ribu.

Sekda Jateng Sri Puryono mengaku terus mencarikan formulasi untuk TPP guru SMA/SMK. Meski sudah pegawai pemprov, tapi untuk TPP diberikan secara berjenjang dan tidak langsung spontan. ”Kalau dari perhitungan awal nanti bertahap dan TPP paling tinggi Rp 1,5 juta untuk guru SMA/SMK,” katanya, kemarin.

Dengan pengambilalihan guru SMA/SMK ini diakui bakal berdampak langsung kepada keuangan Pemprov Jateng. Untuk itu, untuk TPP tidak disamakan karena guru sudah mendapatkan tunjuangan sertifikasi. Dan bagi mereka yang bersertifikasi pun TPP-nya berbeda. Sebab jika TPP disamaratakan keuangan Jateng jelas tidak mencukupi. ”Kalau yang belum bersertifikasi ya tidak sama, semua harus berjenjang. Untuk nominalnya masih dihitung sementara sekitar Rp 600 miliar,” ujarnya.

Pemprov terus melakukan kajian terkait dengan skema pemberian TPP dan administrasi bagi guru SMA/SMK se-Jateng. Sri juga meminta agar guru tidak khawatir dengan proses pengambilalihan 2.391 SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jateng. Sebab, kebijakan itu merupakan amanah dari Undang-Undang No 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ”Prosesnya sedang berjalan tapi untuk TPP dan administrasinya sudah menjadi tanggung jawab pemprov mulai Januari 2017 mendatang,” tambahnya.

Di Jateng, jumlah guru PNS SMA/SMK sertifikasi mencapai 21.076 baik golongan III dan IV. Sementara, guru PNS SMA/SMK nonsertifikasi pada golongan II, III, dan IV mencapai 7.564. Jika ditotal, guru di Jateng jumlahnya 33.001 orang, dengan 25.383 PNS, dan 7.618 non PNS. Sementara, total tenaga pendidik mencapai 10.277 orang dengan rincian PNS 3.257 orang dan non PNS 7.020 orang. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PNS di Jateng mencapai 28.640 orang, dan PTK non PNS mencapai 14.640 orang. ”Proses pengambilalihan masih terus dilakukan. Kami optimistis semua bisa sesuai jadwalnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nurhadi Amiyanto. (fth/ric/ce1)