DPO: Zaenal Arifin resmi jadi daftar pencarian orang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DPO: Zaenal Arifin resmi jadi daftar pencarian orang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DPO: Zaenal Arifin resmi jadi daftar pencarian orang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DPO: Zaenal Arifin resmi jadi daftar pencarian orang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Tak kunjung memenuhi paggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang hingga 3 kali, akhirnya Ketua Koperasi Sinergi Inti Artha (KSIA), Zaenal Arifin (ZA) ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) atas perkara dugaan korupsi penyaluran dana program kemitraan atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) IX Semarang 2012 sebesar Rp 1,250 miliar melalui lembaga penyalur KSIA kepada 66 mitra binaanya.

ZA sendiri baru ditetapkan tersangka pada 27 April 2016 lalu sesuai surat Nomor: PRINT-02/O.3.10/Fd.1/04/2016 yang dikeluarkan penyidik Kejari Semarang. Sementara untuk penyidikan (dik) atas perkara tersebut dimulai sejak 25 Februari 2016 lalu berdasarkan surat No: PRINT-01/O.3.10/Fd.1/02/2016.

”Sejak 1 Juni kemarin, kami sudah menetapkan ZA (Zaenal Arifin) sebagai DPO. ZA juga sudah kami coba untuk dipanggil hingga 3 kali namun tidak pernah datang memenuhi panggilan penyidik, berdasarkan keterangan dari lurah setempat yang bersangkutan memang sudah tidak ada di rumahnya,” kata Kepala Kejari Semarang Rizal Pahlevi melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus), Sutrisno Margi Utomo saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (3/6).

Dari penelusuran koran ini, Zaenal Arifin merupakan pria kelahiran Kudus, 9 Juni 1974, tinggal di Kampung Penthul No 15A RT 01/ RW 02, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Penyidik juga sudah mengagendakan akan menjerat ZA dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ”Nanti tersangka ZA akan disidangkan secara in absentia sehingga justru lebih mudah karena tidak ada perlawanan. Jadi begitu usai putusan persidangan selesai dibacakan, kami tinggal mencari keberadaannya dan eksekusi,” sebut Sutrisno.

Selanjutnya, ketua tim penyidik perkara tersebut, Mona Simanjuntak juga mengakui, dalam perkara tersebut saat ini sudah lebih dari 30 saksi mulai dari mitra binaan yang koperasi dan PTPN IX yang sudah diperiksa pihaknya. Bahkan salah satu mitra binaannya adalah Jeng Ratu yang merupakan salah satu koordinator kelompok juga sudah diperiksa.

”Kami menduga saat ini ZA sudah bersembunyi karena alamat di Banyumanik setelah kami cek ternyata milik mertuanya. Kami juga sudah memanggil ZA sampai 3 kali sebagai saksi dan 3 kali sebagai tersangka, tapi hasilnya selalu mangkir,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang, Soeyanto menjelaskan bahwa makna peradilan in absentia dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terdakwa (dalam perkara pidana) dan tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara). ”Jadi sah-sah saja kalau penyidik menetapkan DPO terhadap ZA. Kalau memang sudah sesuai peraturan yang ada itu tidak dilarang, sehingga sistem persidangannya nanti in absentia,” kata Soeyanto pengurus Peradi versi pimpinan Broto Hastono, itu. (jks/zal/ce1)