Romulo menambahkan, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka berarti memang ada pelanggaran. Karena itu, kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Pelindo juga harus dihentikan. Hal itu tidak akan memengaruhi perekonomian lantaran banyak perusahaan bongkar muat yang memiliki SIUPBM. “Pelindo bisa menunjuk perusahaan mana yang akan menggantikan selama Pelindo mengurus izin,” ungkapnya, Senin (30/5).

Terpisah, Sekretaris Perusahaan Pelindo III, Yon Irawan, menyampaikan, sebenarnya kegiatan Pelindo III sah dan legal menurut undang-undang. Hal itu merujuk pada pasal 90, 91, dan 92 bahwa pelayanan jasa bongkar muatdapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Penyidik harusnya juga melihat pasal tersebut karena Pelindo III merupakan BUP. Jadi kegiatan Pelindo III secara undang-undang itu sah dan legal,” katanya sambil menyatakan bahwa penegasan Pelindo III sebagai BUP tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Gagas Nugraha, saat dikonfirmasi masih enggan menjabarkan terkait penetapan tersangka Tri Suhardi. “Maaf saya masih di Jakarta,” kata Gagas singkat.(hid/aro/ce1)