1. Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Meidiana Kuswara sebagai nara sumber bersama para pembicara dalam Dialog Interaktif bersama DPRD.
1. Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Meidiana Kuswara sebagai nara sumber bersama para pembicara dalam Dialog Interaktif bersama DPRD.

SEMARANG – Komisi A DPRD Kota Semarang menyoroti penegakan peraturan daerah (Perda) Kota Semarang. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Mediana Kuswara, saat ini penegakan Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP dan Linmas sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih perlu dilakukan pembenahan.

Salah satunya adalah soal konsistensi dan ketegasan aparat dalam menegakan Perda. Hal itu terungkap pada saat gelaran Diskusi Interaktif yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Senin, 18 April 2016, di Hotel Dafam Semarang, yang juga menghadirkan nara sumber dari akademisi Undip dan Satpol PP.

Ditemui usai berbicara pada dialog interaktif DPRD Kota Semarang, Mediana Kuswara menegaskan, masih ada sejumlah Perda yang penegakannya masih perlu dibenahi. “Misalnya Perda tentang Kebersihan, saat menyusun kami ingin agar masyarakat bisa tertib dalam mmebuang sampah,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Namun sayangnya pelaksanaan di lapangan masih saja ada masyarakat yang suka membuang sampah di saluran atau di sembarangan tempat. Akibatnya bisa ditebak. Selain kondisi kota Semarang menjadi kotor, sampah yang menutupi saluran bisa menyebabkan banjir, yang menjadi korban lagi-lagi masyarakat yang bisa jadi tidak membuang sampah seenaknya sendiri.

Demikian juga dengan perda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), Perda tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dan lain sebagainya. “Komisi A sebagai mitra Satpol PP tentu akan terus mendorong penegakan perda bisa efektif sehingga tujuan perda yang ingin menata kota Semarang bisa tercapai,” katanya.