SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Pekalongan, Mochamad Arifin dalam sosialisasi pengelolaan dana desa di Desa/Kecamatan Paninggaran, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Pekalongan, Mochamad Arifin dalam sosialisasi pengelolaan dana desa di Desa/Kecamatan Paninggaran, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Pekalongan, Mochamad Arifin dalam sosialisasi pengelolaan dana desa di Desa/Kecamatan Paninggaran, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Pekalongan, Mochamad Arifin dalam sosialisasi pengelolaan dana desa di Desa/Kecamatan Paninggaran, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Pemkab Pekalongan melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen Pekalongan, mengawal pelaksanaan dana desa. Kali ini, melakukan sosialisasi kali kedua, dalam pencegahan korupsi pengawalan bersama pengelolaan keuangan dana desa di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Rabu (24/5) kemarin.

Sosialisasi tersebut diikuti 15 desa, yakni Desa Bedagung, Desa Botosari, Desa Domiyang, Desa Kaliboja, Desa Kaliombo, Desa Krandegan, Desa Lambanggelun, Desa Lomeneng, Desa Notogiwang, Desa Paninggaran, Desa Sawangan, Desa Tanggeran, Desa Tenogo, Desa Werdi, Desa Winduaji.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Pekalongan, Mochamad Arifin mengungkapkan bahwa pihaknya semakin intensif melakukan sosialisasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pengunaan, pengelolaan hingga pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Hal itu dilakukan agar pihak desa sebagai pengelola dana desa, tidak menyimpang dari aturan.

“Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membeli mobil, membangun kantor balai desa dan tidak boleh digunakan untuk membiayai pembangunan bencana alam. Karena penanganan bencana alam, sudah dibebankan pada Pemkab Pekalongan,” ungkap Arifin.

Sementara itu, Ketua Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kabupaten Pekalongan yang juga Kasie Intelijen Kejari Kajen, Selamet Haryadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawalan pengelolaan keuangan dana desa agar tidak menyalahi hukum. Karena itu, kepala desa selaku pengelola dana desa, seharusnya tidak menggunakan dana desa untuk pembangunan yang rumit-rumit, tapi untuk pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga desa.

“Kejari siap mendampingi desa yang akan mendirikan BUMDes, mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga badan hukum. Sehingga dana desa bisa bermanfaat pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk pembangunan mercusuar yang tidak berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan,” tegas Selamet. (thd/adv/ida)