DISKUSI: Anggota DPR RI Mujib Rohmat (tengah) bersama Syarif Abdullah dan Arif Wibowo melakukan diskusi Kebangsaan dengan mahasiswa dan petinggi Unnes, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI: Anggota DPR RI Mujib Rohmat (tengah) bersama Syarif Abdullah dan Arif Wibowo melakukan diskusi Kebangsaan dengan mahasiswa dan petinggi Unnes, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI: Anggota DPR RI Mujib Rohmat (tengah) bersama Syarif Abdullah dan Arif Wibowo melakukan diskusi Kebangsaan dengan mahasiswa dan petinggi Unnes, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI: Anggota DPR RI Mujib Rohmat (tengah) bersama Syarif Abdullah dan Arif Wibowo melakukan diskusi Kebangsaan dengan mahasiswa dan petinggi Unnes, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEKARAN – Terbatasnya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, menjadi topik menarik dalam diskusi kebangsaan di Auditorium Kampus Sekaran Universitas Negeri Semarang (Unnes), Selasa (24/5) siang. Anggota MPR RI yakni anggota Komisi X dari Partai Golkar, Mujib Rohmat, anggota Komisi V dari Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie, dan anggota Komisi II dari PDI Perjuangan Arif Wibowo, hadir dalam diskusi tersebut.

Politisi Partai Golkar asal Kaliwungu, Mujib Rohmat menjelaskan, saat ini kewenangan MPR RI sangat terbatas bahkan bisa dibilang sangat sempit dan sama dengan lembaga negara yang lain. ”Saat ini MPR hanya bertugas melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden,” katanya.

Padahal sebagai lembaga negara, MPR memiliki fungsi dan kewenangan yang cukup luas. Di antaranya fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar, namun tugas dan wewenang MPR hanya bersifat sementara atau insidental. ”Wewenang itu hanya bersifat sementara, padahal sebelum UUD 1945, kedaulatan rakyat itu dipegang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR,” jelasnya.

Sementara itu, Syarif Abdullah Alkadrie menambahkan, setelah UUD 1945, terjadi perubahan yang sangat siginifikan dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dengan dianutnya sistem demokrasi langsung yang salah satu konsekuensinya kedaulatan rakyat tidak lagi dipegang oleh MPR. ”Menurut saya kewenangan MPR harus dikembalikan seperti sediakala,” ungkapnya.