Dianggap Memberangus Aspirasi Daerah

215

SEMARANG – Revisi Pencabutan Perda minuman keras (miras) yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengundang pro dan kontra. Wakil Rektor III Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Budi Setiyono menilai langkah tersebut memberangus aspirasi daerah.

Menurutnya, kebijakan yang tadinya hendak mencabut Perda Miras memang tidak mencerminkan substansi demokrasi. Sebab, Perda antimiras merupakan hasil proses politik yang legitimate dan disahkan DPRD. ”Harus diingat bahwa setiap daerah tentu mengerti persoalan-persoalan sosial di lokalitas mereka yang harus diatasi dengan regulasi dan kebijakan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dia mencontohkan, di Papua terjadi banyak keributan karena miras. Menurutnya Pemda perlu membuat Perda antimiras untuk mencegah kerusakan sosial tidak menjadi bertambah parah.

Di daerah-daerah lain, miras telah menjadi penyebab perkosaan, pembunuhan, perkelahian antarkelompok sosial, bahkan memakan korban pelakunya sendiri seperti dalam kasus oplosan. ”Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, seorang gadis kecil, oleh segerombolan pemuda mabuk mestinya bisa dijadikan referensi dalam pembuatan kebijakan,” cetusnya.

Dia mengakui, Perda memang perlu harmonis dengan peraturan lain di tingkat pusat. Tapi jangan sampai hal tersebut dijadikan alasan untuk memberangus aspirasi daerah. ”Harmonisasi aturan harus menjamin hak-hak, aspirasi dan local wisdom dihormati, bukan dikebiri,” pungkasnya. (amh/ric/ce1)