Tim Apprasial Harus Libatkan Warga

Proses Penetapan Ganti Rugi Lahan Jalan Tol

376
DIALOG : Bupati Kendal, Mirna Annisa saat berdialog dengan warga Desa Sumbersari, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIALOG : Bupati Kendal, Mirna Annisa saat berdialog dengan warga Desa Sumbersari, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIALOG : Bupati Kendal, Mirna Annisa saat berdialog dengan warga Desa Sumbersari, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIALOG : Bupati Kendal, Mirna Annisa saat berdialog dengan warga Desa Sumbersari, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Bupati Mirna melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lahan warga Desa Sumbersari yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. Orang nomor satu di Kendal ini mengecek kondisi lahan dan berdialog langsung dengan warga terdampak jalan tol.

Mirna menginginkan proses ganti rugi lahan dengan melibatkan warga. Pasalnya, berdasarkan pengakuan warga, dalam penetapan harga ganti rugi yang dilakukan oleh tim appraisal dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kendal tak melibatkan warga. Sehingga timbul kesan, tim appraisal menetapkan harga ganti rugi tanpa acuan yang jelas. “Tim appraisal harus melibatkan warga dalam menentukan harga ganti rugi. Sehingga warga paham dasar acuan keluarnya harga ganti rugi,” tuturnya.

Mirna tidak ingin proses pembebasan lahan diwarnai dengan aksi anarkis yang dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. “Memang penetapan harga ganti rugi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena jalan tol merupakan proyek pemerintah pusat. Tapi sebagai kepala daerah, saya ingin warga yang lahannya dilalui jalan tol mendapatkan haknya sesuai proses yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, perwakilan warga Desa Sumbersari, Munawar mengakui jika dirinya maupun warganya tidak dilibatkan dalam proses penetapan harga oleh tim appraisal. Sehingga warga enggan mengumpulkan berkas kelengkapan surat kepemilikan tanah oleh BPN Kendal.