Hanya sedikit perlawanan dari warga ketika sebuah alat berat, disusul dua alat berat lainnya masuk ke permukiman warga. Aksi dorong antara petugas dan warga sempat terjadi. Namun karena kalah jumlah, warga berhasil dipukul mundur oleh pasukan yang dikerahkan. Satu persatu bangunan pun dikosongkan dan dibongkar paksa petugas.

Kepala PT KAI Daop 4 Semarang, Andika Tri Putranto, mengatakan, penertiban itu hanya dilakukan untuk lahan yang tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang berdiri di lahan milik PT KAI. ”Ada sekitar 40 warga yang lahannya tidak ber-SHM sudah menerima uang ganti bongkar. Namun baik yang sudah menerima atau belum tetap ditertibkan, kecuali fasilitas umum,” katanya.

Berdasarkan data terbaru KAI, ada 130 bidang lahan yang terdampak pembangunan rel KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas. Terdiri atas 68 bidang tidak ber-SHM, dan 62 bidang sudah ber-SHM, termasuk fasilitas umum. ”Fasilitas umum belum akan kami bongkar, seperti masjid, musala dan sekolah. Pembongkaran akan dilakukan menyusul,” ujarnya.

Kemarin, mengetahui pembongkaran merambat ke rumah lainnya di RT 5 RW 11 yang belum menerima uang bongkar, emosi warga tersulut. Hingga bentrokan kembali terjadi. Bentrokan dan aksi saling lempar batu dan paving terjadi hingga menyebabkan dua orang anggota polisi terluka berat dan harus dibawa ke rumah sakit.

”Mereka bilang (PT KAI, Red) hanya akan membongkar 7 bangunan yang sudah mendapatkan uang ganti bongkar. Tapi ini malah merambat ke rumah lain,” kata Iwan, salah seorang warga setempat.

Menurut Iwan, apa yang dilakukan oleh PT KAI dengan membenturkan petugas kepolisian dengan warga sangat tidak etis. Bahkan cara yang dilakukan cenderung kasar dan tidak manusiawi, karena warga belum mendapatkan uang bongkar seperser pun. ”Nggak bisa dilogika kalau ribuan personel datang dan suruh kita pergi, ini pelanggaran hak asasi manusia. Kita berusaha untuk terus bertahan,” tegasnya.