SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin saat melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa, di Kecamatan Karangdadap, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin saat melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa, di Kecamatan Karangdadap, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin saat melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa, di Kecamatan Karangdadap, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI : Ketua TP4D Kabupaten Pekalongan, Selamet Haryadi, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Mochamad Arifin saat melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa, di Kecamatan Karangdadap, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Bidang Tata Pemerintahan Desa Pemkab Pekalongan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen Pekalongan, bersama melakukan pengawalan pengelolaan dana desa. Untuk memantapkan langkah tersebut, Kamis (19/5) kemarin, dilakukan sosialisasi pencegahan korupsi pengawalan bersama pengelolaan keuangan dana desa, di Kantor Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

Sosialisasi tersebut diikuti 11 desa di Kecamatan Karangdadap baru saja menerima dana desa tahap awal. Yakni Desa Jrebeng Kembang, Desa Kaligawe, Desa Kalilembu, Desa Karangdadap, Desa Kebonrowo Pucang, Desa Kebonsari, Desa Kedung Kebo, Desa Logandeng, Desa Pagumengan Mas, Desa Pangkah, dan Desa Pegandon.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Pekalongan, Mochamad Arifin, mengungkapkan bahwa 11 desa di Kecamatan Karangdadap telah menerima transfer dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk itu, Pemkab dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan melakukan sosialisasi penatausahaan keuangan dana desa, mulai dari pengunaan, pengelolaan hingga pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Menurutnya dalam sosialisasi tersebut, pihaknya meminta kepada Kejari Pekalongan untuk melakukan pengawalan pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Harapannya, agar dana desa bisa digunakan sesuai peruntukan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

“Sosialisasi pencegahan korupsi pengawalan bersama pengelolaan keuangan dana desa ini, akan kami lakukan pula pada 272 desa yang ada 19 kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Karangdadap ini yang pertama,” ungkap Arifin.

Sementara itu, Ketua Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kabupaten Pekalongan, yang juga Kasie Intelijen Kejari Kajen, Selamet Haryadi, mengatakan bahwa pihaknya melakukan TP4D terhadap kepala desa yang mengelola dana desa, karena adanya permintaan dari Pemkab Pekalongan melalui permohonan resmi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan tersebut, untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Karena dana tersebut baru saja ditransfer dan baru akan memulai kegiatan. “TP4D yang dilakukan oleh Kejari Kajen ini gratis, tanpa ada pungutan biaya apapun,” kata Selamet Haryadi. (thd/adv/ida)